Depok 6 Kali Raih WTP, Ketua DPRD: Ini Prestasi Luar Biasa

Sebarkan :

 
Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna menerima penghargaan. Opini WTP dari BPK Perwakilan Jabar di Bandung,

Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna menerima penghargaan. Opini WTP dari BPK Perwakilan Jabar di Bandung,

Depokrayanews.com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 kepada 12 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Senin (5/6/2017).

Dari 12 kabupatan/ kota itu, 11 diantaranya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sedangkan satu daerah lain masih berstatus wajar dengan pengecualian (WDP) yaitu Kabupaten Bandung Barat.

Sebelas kabupaten/kota yang meraih opini WTP adalah Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Kabupaten Cirebon baru pertama kali meraih opini WTP.

Yang menarik, Kota Depok lagi-lagi meraih opini WTP. Dan ini merupakan opini WTP yang ke enam kali diterima Pemerintah Kota Depok secara berturut-turut dalam enam tahun terakhir. Belum banyak kabupaten/kota di Jawa Barat yang meraih opini WTP sampai 6 kali berturut-turut.

Kabupaten Purwakarta misalnya yang dianggap banyak pihak berhasil menoreh berbagai prestasi, tapi baru dua kali meraih opini WTP.

Tidak heran kalau kemudian Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam

“Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan sebuah kado istimewa berupa opini WTP dari BPK. Ini sebuah hal yang patut kita syukuri bersama,” kata Pradi Supriatna kepada wartawan usia menerima penghargaan dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (5/6/2017).

Prosesi penyerahan penghargaan opini WTP itu diawali dengan penyerahan hasil pemeriksaan kepada bupati dan walikota , serta Ketua DPRD masing-masing daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan piagam penghargaan atas penerimaan opini WTP dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

Pada acara penyerahan penghargaan WTP itu, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna hadir bersama Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo yang juga mendapat penghargaan.

Menurut Pradi, WTP yang didapat ini merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder di Kota Depok, terlebih Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Inspektorat Kota Depok yang telah berjibaku membuat laporan keuangan berbasis akrual.

“Semoga penghargaan yang didapatnya ini menjadi spirit tersendiri bagi Pemkot Depok dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,’’ kata Pradi.

Pradi mengakui, belajar dari pengalamam yang sudah-sudah dalam menggunakan keuangan negara, Pemkot Depok sangat berhati-hati sekali. Termasuk dalam membuat perencanaan, penyusunan anggaran, hingga laporan keuangan betul-betul diperhatikan.

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo menerima penghargaan dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat.

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo menerima penghargaan dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang berhasil meraih opini WTP sebanyak 6 kali berturut-turut.

“Ini prestasi luar biasa. Pemkot Depok bisa meraih opini WTP 6 kali berturut-turut sejak tahun 2011. Ini patut kami apresiasi,’’kata Hendrik Tangke Allo.

Ke depan, Hendrik berharap rekomendasi dari BPK untuk Pemkot Depok bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi, agar pengelolaan keuangan di Kota Depok dapat lebih baik.

“Dari tahun lalu, BPK sudah memberikan masukannya pada Pemkot Depok hal ini yang menjadi pengawasan intensif dari DPRD Kota Depok, yang berujung pada diraihnya WTP. Ke depan juga akan seperti itu,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok itu.

Hendrik berharap, Pemkot Depok dapat mempertahankan opini WTP tersebut pada tahun-tahu mendatang dengan cara konsisten dan terus membenahi berbagai catatan dari BPK.

“WTP ke-6 kali berturut-turut ini hendaknya dijadikan semangat pada seluruh aparatur Pemkot Depok untuk selalu membuka diri dan memberikan data yang selengkap-lengkapnya pada auditor BPK. Karena pemeriksaan BPK dilaksanakan dengan profesional dan objektif,’’ kata Hendrik.

Ketua BPK Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa mengatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota itu sudah menerapkan Peraturan Pemerintah No 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, yakni penetapan sistem akuntansi pada penyajian laporan keuangannya.

Meski sudah banyak pemerintah kabupaten/kota yang meraih opini WTP, bukan berarti laporan keuangan itu benar-benar sudah sempurna. BPK masih memberikan beberapa catatan kepada pemerintah daerah untuk perbaikan ke depannya.

Diantara permasalahan yang masih ditemukan, kata Arman Syifa adalah penyusutan atas rehabilitasi atau renovasi aset tetap dan masalah penyajian Dana BOS dan dana lainnya di luar APBD.

Kemudian ada beberapa temuan yang masih perlu mendapat perhatian diantaranya adalah pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan/atau BUD.

Kemudian aset tetap tanah yang masih belum bersertifikat, fasos fasum yang belum diserahterimakan, kesalahan alokasi penganggaran, dan pengelolaan atas PBB P2.

“Permasalahan tersebut masih ditemukan pada 12 kabupatan/kota yang diperiksa. Namun nilainya tidak material pada sejumlah kabupaten/kota sehingga BPK masih dapat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Arman Syifa.

Menurut Arman, pemeriksaan terhadap laporan keuangan itu adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. “Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan,” kata dia.

Jadi yang menjadi titik berat perhatian dalam laporan keuangan itu adalah kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, pengandalan sistem pengendalian intern, kepatuhan kepada peraturan dan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan. (red)


Redaksi Depokrayanews.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : evand212@yahoo.com via wa/SMS : 0878-8351-8091.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

RSUD Kota Depok di Sawangan.

Melihat Fasilitas RSUD Kota Depok

DepokRayanews.com- Kota Depok hingga kini baru punya satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yakni di ...