2 Anggota DPRD dari Partai Golkar Kota Depok akan Diberi Sanksi Tegas

Sebarkan :

 
Pengurus Partai Golkar Kota Depok usai membahas kasus Juanah Sarmilih dan Supriatni di kantor DPD Partai Golkar Kota Depok.

Pengurus Partai Golkar Kota Depok usai membahas kasus Juanah Sarmilih dan Supriatni di kantor DPD Partai Golkar Kota Depok.

DepokRayanews.com- DPD Partai Golkar Kota Depok akan memberikan sanksi tegas terhadap dua orang anggota dewannya di DPRD Kota Depok karena dinilai melakukan tindakan indispliner. Kedua anggota dewan itu adalah Juanah Sarmilih dan Supriatni.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Depok, Dindin Saprudin mengatakan, kedua anggota dewan itu mengatakan kepada media bahwa Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok Farabi Arafiq akan dimusdalubkan oleh DPD Partai Golkar Jawa Bara.

Karena itu Juanah menyebut semua kebijakan dan keputusan yang diambil DPD Partai Golkar Kota Depok berstatus quo, tidak berkekuatan hukum, termasuk mengganti dirinya sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kota Depok.

Pernyataan itu dikemukakan Juanah pada rapat resmi DPRD Kota Depok yang berlangsung, Rabu (12/9/2018). Kemudian Juanah menyerahkan surat dari DPD Partai Golkar Jawa Barat kepada Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo. Padahal surat tertanggal 18 Agustus itu belum pernah diterima oleh DPD Partai Golkar Kota Depok.

“Kita belum pernah menerima surat yang dipegang oleh Juanah kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Depok. Kita sudah cek ke DPD Partai Golkar Jawa Barat bahwa surat yang sudah ditandatangani Ketua DPD Golkar Jabar dan Wakil Sekretaris itu belum dikirimkan ke Depok. Dari mana Juanah mendapat surat itu, mestinya surat itu kepada Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok bukan kepada Juanah Sarmilih, ” kata Dindin kepada wartawan di kantor DPD Partai Golkar Kota Depok, Kamis (13/9/2018).

Dindin mempertanyakan pernyataan Juanah bahwa pimpinan DPD Partai Golkar Kota Depok akan dimusdalubkan. ”Dasarnya apa? salah satu syarat musdalub itu adalah melanggar PDLT yakni prilaku, dedikasi, loyalitas dan prilaku tercela. Kemudian kalau pun ada yang dilanggar, harus ada klirifikasi, apa dan kenapa dilanggar,” kata Dindin.

Bila dalam pemeriksaan misalnya ada yang dilanggar, maka DPD Golkar Jawa Barat akan menunjuk pelaksana tugas yang akan memimpin partai sampai terpilihnya kepengurusan baru.

“Jadi tidak bisa ujuk-ujuk musdalub. Ada mekanisme dan prosedurnya. Jadi sejauh ini tidak ada yang dilanggar oleh pimpinan DPD Partai Golkar Kota Depok sehingga Farabi Arafiq tetap menjadi pimpinan DPD Partai Golkar Kota Depok yang sah dan legal sesuai aturan organisasi,” tegas Dindin.

Dindin menyebut, untuk menjaga marwah Partai Golkar, DPD Partai Golkar sudah membahas pelanggaran yang dilakukan Juanah dan Supriatni itu dan disepakati untuk memberikan sanksi tegas.

Bila tetap saja tidak fatsun dengan DPD Partai Golkar Kota Depok bisa jadi diusulkan ke DPD Partai Golkar Jabar agar kedua dipecat dan diberhentikan sebagai anggota DPRD Kota Depok.

”Semua keputusan yang diambil DPD Partai Golkar Kota Depok selalu melalui mekanisme, melalui rapat pengurus harian atau bahkan rapat pleno. Tidak ada keputusan orang per orang, atau keputusan ujuk-ujuk, ” kata Dindin. (red)


Redaksi Depokrayanews.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : evand212@yahoo.com via wa/SMS : 0878-8351-8091.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Walikota Depok Mohammad Idris didampingi Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna usai menghadiri acara Halal Bihalal Dinas Pendidikan Depok.

Walikota Depok akan Terbitkan Perwal Mencegah LGBT

DepokRayanews.com- Walikota Depok. Mohammad Idris akan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) untuk mencegah lesbi, gay, biseksual ...