BPJS Kesehatan Perpanjang Kerjasama dengan Rumah Sakit yang Belum Terakreditasi

Sebarkan :

 
Kepala BPJS Kesehatan Depok Irfan Qadarusman didampingi sejumlah kepala bidang memberikan keterangan kepada wartawan.

Kepala BPJS Kesehatan Depok Irfan Qadarusman didampingi sejumlah kepala bidang memberikan keterangan kepada wartawan.

DepokRayanews.com – Kementerian Kesehatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, telah menyepakati perpanjangan kerjasama dengan sejumlah rumah sakit yang belum terakreditasi, termasuk satu di Cinere Depok.

Hal itu dilakukan agar rumah sakit tetap dapat memberikan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan syarat.

“Syaratnya, rumah sakit yang belum terakreditasi tersebut harus segera mengurus dan memenuhi persyaratan akreditasi sampai 30 Juni 2019. Artinya, rumah sakit tersebut diberi waktu selama 6 bulan untuk melengkapi semua persyaratan supaya dapat akreditasi,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok, Irfan Qadarusman kepada wartawan di Depok, Rabu (9/1/2019).

Menurut Irfan, rumah sakit yang ada di Depok semuanya sudah terakreditaai, kecuali 1 rumah sakit yabg belum dan kini sedang dalam proses memenuhi semua persyaratan.

Akreditasi yang dipersyaratkan kepada rumah sakit merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu.

Pemberian akreditasi. menggunakan standar akreditasi berupa instrumen yang mengintegrasikan kegiatan tata kelola manajemen dan tata kelola klinis guna meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dengan memperhatikan keselamatan pasien, serta meningkatkan profesionalisme rumah sakit Indonesia di mata internasional.

Menurut Irfan, kewajiban rumah sakit melaksanakan akreditasi diatur dalam beberapa regulasi, yaitu: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Kegiatan akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS di Indonesia,” kata Irfan.

Ketentuan ini kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (3) yang merupakan perubahan pertama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013.

Akreditasi itu, kata Irfan, tidak hanya melindungi masyarakat, tapi juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut dan rumah sakit itu sendiri.

Irfan menegaskan bahwa pasien JKN-KIS tetap bisa berkunjung ke rumah sakit dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasanya.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Ini hanya masa transisi saja. Terdapat penundaan kewajiban akreditasi rumah sakit sampai pertengahan 2019 nanti,”kata Irfan.

Dia berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang diberikan pemerintah tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya.

Menurut Irfan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi.

Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat.

Irfan mengatakan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit.

Menurut Irfan, adanya anggapan bahwa penghentian kontrak kerjasama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar.

“Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya. Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” kata Irfan.

Apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing dari pihak ke 3 yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, putusnya kerjasama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata.

Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing atau sudah tidak beroperasi.

Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Dalam rangka optimalisasi penyelengaraan progam JKN-KIS di Kota Depok, BPJS kesehatan telah bermitra dengan 129 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FTKP) yang terdiri atas 32 Puskesmas, 85 Klinik pertama, 11 Dokter praktik perorangan, dan 1 Dokter Gigi perorangaan.

Kemudian ada 25 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 18 rumah sakit dan 7 Klinik utama, serta 16 Apotek dan 7 optik.( red)


Redaksi Depokrayanews.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : evand212@yahoo.com via wa/SMS : 0878-8351-8091.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Walikota bersama. Kepala BPN Kota Depok menyerahkan sertifikat gratis.

Pemerintah Berikan 26.799 Sertifikat Tanah Gratis di Depok

DepokRayanews.com- Walikota Depok, Mohammad Idris bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Sutanta secara ...