Smart City Merubah Pola Pemerintah dari Regulator Menjadi Fasilitator

Sebarkan :

 

Smart City adalah merubah pola pelayanan pemerintah dari regulator menjadi fasilitator.

DepokRayanews.com- Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan Gerakan Menuju 100 Smart City yang sudah dimulai sejak tahun 2017 bukan soal bagaimana menyiapkan aplikasi dan tehnologi, tapi yang lebih penting bagaimana merubah pola pemerintah dalam melayani masyarakat dari regulator menjadi fasilitator.

“Ada dua yang ingin kita capai. Pertama meningkatkan layanan kepada masyarakat. Jadi pemerintah harus siap-siap melakukan perubahan meningkatkan layanannya. Kedua, membangun smart city tidak bisa 5 sampai 10 tahun. Harus ada konsistensi sustainability-nya. Harus berkelanjutan. Perda pertama kemudian tata ruangnya,” kata Samuel Abrijani Pangerapan dalam sesi dialog usai Opening Ceremony Gerakan Menuju 100 Smart City 2019, di Jakarta, Rabu (15/5/2109).

Dikatakan, untuk mendukung pengembangan kota cerdas di seluruh Indonesia, Kementerian Kominfo tengah menyiapkan asesmen agar setiap aplikasi yang digunakan bisa saling terhubung. “Kita sedang melakukan asesmen terhadap sistem-sistem yang dimiliki oleh Pemda. Semua akan menggunakan platform yang sama agar bisa berkomunikasi. Pemda boleh menggunakan fasilitas lain tapi yang strategis dipusatkan. Data center pemerintah akan dijadikan layanan cloud, kementerian, lembaga dan pemda tinggal menggunakan,” jelas Semuel.

Menurut dia, saat ini jaringan Palapa Ring sudah menyambungkan semua kabupaten dan kota dengan kabel serat optik. “Sambungan internet tidak lagi menjadi masalah bagi pemda-pemda. Kominfo akan meluncurkan satelit di tahun 2022 untuk melayani pulau-pulau yang tidak terjangkau fiber optik,” jelasnya.

Dirjen Aptika menegaskan pembangunan kota cerdas membutuhkan pola pikir yang berubah. “Smart city adalah merubah pola pemerintah melayani masyarakat. Mindset adalah yang utama. Pertama yang harus diubah adalah business process. Yang bertele-tele harus dihapuskan. Perizinan harus dipercepat,” tandasnya.

Mengenai teknologi, Dirjen Semuel menyebutnya sebagai pendukung. Ia menyebut hal yang pertama perlu dilakukan adalah mengubah pola pikir dan proses bisnis layanan publik. “Teknologi adalah enabler bukan satu-satunya solusi membangun smart city,” ungkapnya.

Bahkan Dirjen Aptika menyatakan pemerintah kabupaten dan kota harus menyiapkan masterplan untuk membangun kota cerdas agar bisa berkelanjutan. “SPBE membuat suatu panduan membangun e-government. Pemerintah pusat menyiapkan penyimpanan data-data strategis dan aplikasi-aplikasi umum, komunikasi antar kementerian lembaga daerah,” kata dia. (red)


Redaksi Depokrayanews.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : evand212@yahoo.com via wa/SMS : 0878-8351-8091.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

10 Menteri Ini Dinilai Layak Dipertahankan Presiden Joko Widodo

DepokRayanews.com- Ketika ditanya wartawan, beberapa kali Prsiden Joko Widodo mengatakan akan mempertahankan sejumlah figur sebagai ...