Pasien BPJS Kesehatan Mendaftar Pakai Mesin Pemindai Sidik Jari, Apersi Keberatan

Sebarkan :

 

Pasien BPJS Kesehatan mendaftar ke rumah sakit harus gunakan pemindai sidik jari.

DepokRayanews.com- Pasien BPJS Kesehatan dikabarkan harus menggunakan pemindai sidik jari ketika hendak berobat di rumah sakit. Alat pemindainya tidak disediakan oleh BPJS Kesehatan, melaikan harus disiapkan oleh masing-masing rumah sakit.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris beberapa waktu lalu telah menjabarkan rencana digitalisasi seluruh program JKN yang dijalankan, termasuk penggunaan pemindai sidik jari untuk peserta. Penggunaan sidik jari dimaksudkan untuk meminimalkan kasus kepesertaan ganda yang bisa mengarah pada penyalahgunaan data peserta JKN, dan kecuran

Kebijakan BPJS Kesehatan itu kemudian diprotes oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) karena dinilai sangat membebani rumah sakit, mengingat pembelian alat pemindai sidik jari yang biayanya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Ketua Umum Persi Koentjoro Adi Purjanto mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari RS anggota dan pengurus Persi daerah terhadap kebijakan sepihak BPJS Kesehatan. “Persi mendukung semua pengembangan sistem pelayanan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta memudahkan peserta dan Rumah Sakit, sepanjang pengembangan tersebut mengikuti dan memenuhi ketentuan serta regulasi,” kata Koentjoro seperti dilansir Antara, Selasa (4/6/2019).

Persi menyayangkan RS diharuskan menyediakan alat pemindai sidik jari secara mandiri untuk kebijakan BPJS Kesehatan yang mengimplementasikan persyaratan pendaftaran pasien dengan finger print.

Menurut Koentjoro, penerapan pendaftaran dengan pemindai sidik jari adalah untuk keperluan dan kepentingan kepesertaan bukan keperluan pelayanan, sehingga Koentjoro berpendapat, semestinya pengadaan alat pemindai sidik jari sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, bukan dibebankan kepada rumah sakit yang bertugas dan berfungsi memberikan pelayanan.

Dia menganjurkan agar proses perekaman sidik jari peserta dapat dilakukan melalui integrasi (bridging) dengan data dari Kementerian Dalam Negeri.

“Untuk memenuhi prinsip mitra dan kerja sama yang baik, Persi mengimbau dengan sangat agar BPJS Kesehatan tidak menerapkan sepihak kebijakan finger print dan menekan rumah sakit,” kata dia.

“Persi juga meminta BPJS Kesehatan segera menanggapi surat Persi tertanggal 2 Mei 2019 dan 27 Mei 2019 tentang aplikasi finger print di rumah sakit,” tutup Koentjoro. (antara)


Redaksi Depokrayanews.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : evand212@yahoo.com via wa/SMS : 0878-8351-8091.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Calon Presiden Prabowo Subianto Terbang ke Jerman

DepokRayanews.com- Calon Presiden Prabowo Subianto dikabarkan terbang ke Jerman dan akan kembali sebelum sidang putusan ...