Gugatan Tim Prabowo-Sandi Diprotes KPU dan Tim Jokowi-Ma’ruf Amin

Sebarkan :

 

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

DepokRayanews.com- Sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019) diwarnai perdebatan setelah pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak tim hukum Joko Widodo – Ma’ruf Amin mengajukan protes terhadap permohonan gugatan yang dibacakan tim hukum Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Tim kuasa hukum Prabowo-Subianto tercatat menyerahkan dua berkas permohonan gugatan. Penyerahan pertama dilakukan pada 24 Mei 2019. Namun pada 10 Juni 2019, tim hukum Prabowo-Sandi melakukan revisi permohonan.

Hal inilah yang diyakini termohon dan pemohon tidak memiliki dasar. Keduanya menilai permohonan pertama yang seharusnya digunakan dalam persidangan. Namun nyatanya, kubu paslon 02 menggunakan permohonan gugatan yang telah diperbaiki.

Atas perbaikan tersebut, baik KPU maupun pihak Jokowi-Ma’ruf mengaku keberatan. Pasalnya, masing-masing pihak sudah menyiapkan tanggapan dari permohonan awal sebelum ada perbaikan.

Perdebatan sengit sempat terjadi yang melibatkan Yusril Ihza Mahendra dan I Wayan Sudirta dari paslon 01, serta Ali Nurdin selaku kuasa hukum KPU. Namun MK berpandangan bahwa permohonan yang disampaikan dalam sidang yang digunakan.

Merasa tidak memiliki waktu banyak untuk kembali menyusun tanggapan, KPU kemudian meminta MK memberi kelonggaran kepada KPU menyusun hingga Rabu (19/6/2019). Padahal seharusnya sidang kembali harus digelar pada Senin (17/6/2019).

“Kalau kami harus menghadirkan mereka (KPU daerah) karena kebutuhan menjawab ini, itu kan hanya tersisa Sabtu dan Minggu. Saya merasa dan meyakini ini agak susah. Mencari transportsi apalagi dari jarak jauh, sabtu minggu untuk berangkat ke Jakarta. itulah mengapa tadi kami sampaikan kalau senin rasa-rasanya kesulitan,” kata Ketua KPU, Arief Budiman.

“Jadi ini problem teknis saja, karena pengalaman kemarin kami menghadirkan hanya 36 kabupaten kota. Itu sudah kesulitan. tak bisa. apalagi ini ada 34 provinsi plus kemungkinan 514 Kabupaten kota kami mohon ada kelonggaran diberi wakyu yang cukup,” kata dia.

Mendengar permintaan KPU, Ketua Hakim Konstitusi, Anwar Usman, melakukan skorsing sidang selama 10 menit. Hal itu agar para hakim MK dapat bermusyawarah. Usai skorsing, Anwar menyebut KPU hanya diberi waktu perpanjangan satu hari untuk menyelesaikan tanggapan atas permohonan pemohon.

“Permohonan termohon dikabulkan sebagian, artinya tidak perlu hari Senin tapi hari Selasa. Kemudiam jawaban itu diserahkan sebelum sidang, jam 9 pagi. Jadi sebelum jam 9 pagi jawaban diserahkan ke kepaniteraan,” kata Anwar Usman.

Putusan itu berdampak pada pengunduran waktu sidang selanjutnya. Sidang yang sedianya digelar Senin (17/6/2019) ditunda hingga Selasa (18/6/2019).

“Dengan adanya pengunduran persidangan dari Senin ke Selasa itu membuat semua jadwal bergeser. Nanti oleh kepaniteraan akan diserahkan kepada para pihak perubahan jadwal keseluruhannya, pembuktian dan lain-lain,” kata Usman. (mad/pkn)


Redaksi Depokrayanews.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : evand212@yahoo.com via wa/SMS : 0878-8351-8091.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Erick Thohir Pastikan Pegawai Perempuan Tidak Mengalami Pelecehan Seksual

DepokRayanews.com- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin memastikan pegawai perempuan di BUMN ...