Buntut Kisruh Anggaran, Pemprov DKI Tutup Situs APBD Jakarta

Sebarkan :

 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

DepokRayanews.com- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup situs apbd.jakarta.go.id setelah usulan anggaran belanja sejumlah komponen hingga miliaran rupiah ramai dipergunjingkan publik. Keputusan Pemprov DKI menutup situs APBD DKI itu dipertanyakan oleh anggota dewan.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mempertanyakan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menutup akses situs apbd.jakarta.go.id itu. ”Karena dianggap banyak kejanggalan dalam proses penyusunan anggaran yang tidak transparan,” kata Willliam.

William meminta agar situs tersebut dapat kembali diakses publik. William menekankan pentingnya komitmen keterbukaan dan keberanian untuk transparan.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan gubernur bermain opini, kami minta buka datanya,” kata William melalui keterangan resmi yang diterima Sabtu (2/11/2019).

Menurut William, batas akhir waktu pembahasan APBD DKI 2020 semakin dekat. Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lalai dan terkesan tidak peduli selama proses penyusunan anggaran.

“Kemarin saya temukan ada usulan belanja lem aibon senilai Rp82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Ini usulan dari mana? Kenapa lem aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah,” kata William.

William mengaku tidak puas dengan alasan salah input di sistem e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, pembahasan sudah memasuki tahap final. Oleh karena itu, kata dia, seharusnya tidak ada lagi kesalahan fatal di tahap akhir ini. Menurutnya, semua komponen sudah harus rapih dan bisa dipertanggung jawabkan.

“Di sistem e-budgeting kan tercatat kronologis penginputan, saya minta bukan hanya data komponen dibuka, tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan supaya terang benderang,” kata William.

Selain anggaran lem aibon, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan pulpen senilai Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, sebanyak 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran, Pemprov DKI selalu mengelak,” ucap William.

Ia meminta agar Gubernur Anies terbuka dan transparan soal rancangan APBD 2020. “Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William.

William menduga Gubernur Anies tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut. Seharusnya, Gubernur menjalankan peran sebagai kepala daerah dan bertanggung jawab penuh memastikan anggaran tepat sasaran. Hal tersebut sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Kalau Gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi,” kata William. (alinea)


Redaksi Depokrayanews.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : evand212@yahoo.com via wa/SMS : 0878-8351-8091.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Calon Pengantin Tidak Perlu Khawatir dengan Sertifikasi Pernikahan

DepokRayanews.com- Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap masyarakat tidak perlu khawatir terkait wacana diwajibkannya memiliki sertifikat ...