DepokRayanews.com- Sebanyak 420.337 orang warga Kota Depok masih belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Padahal sesuai peraturan pemerintah, Tahun 2019 semua Warga Negara Indonesia (WNI) harus menjadi peserta JKN-KIS. Bagi masyarakat tidak mampu, iurannya dibayarkan oleh pemerintah
Data yang diterima depokrayanews.com dari BPJS Kesehatan per Agustus 2018, rata-rata per kecamatan ada 20 – 50 ribuan warganya belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.
Yang paling banyak di Kecamatan Pancoranmas. Dari 229.093 jumlah penduduk, baru 173.632 yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Sisanya masih ada 55.461 yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.
Berikutnya adalah di Kecamatan Sukmajaya mencapai 54.326 orang yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Kemudian Kecamatan Tapos 52.682 orang.
Berikut data lengkap per kecamatan, jumlah warga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS
1. Kecamatan Pancoranmas 55.461 orang
2. Kecamatan Sukmajaya 54.326 orang.
3. Kecamatan Tapos 52.682 orang.
4. Kecamatan Cimanggis 51,695 orang
5. Kecamatan Cipayung 33.855 oran
6. Kecamatan Beji 33.285 orang
7. Kecamatan Sawangan 32.995 orang
8. Kecamatan Cilodong 32.648 orang
9. Kecamatan Bojongsari 27.291 orang
10. Kecamatan Cinere 25.820 or
11. Kecamatan Limo 20.279 orang.
Meski masih banyak yang belum memiliki kartu JKN-KIS, tapi masyarakat mengeluhkan pelayanan pembuatan JKN-KIS APBD di Balaikota Depok.
Sebab, setiap hari bidang sosial Pemkot Depok hanya melayani 50 orang yang mengurus JKN-KIS APBD.
Masyarakat berharap pendaftaran JKN-KIS APBD bisa dilakukan di kantor kecamatan, sehingga tidak harus jauh-jauh databg ke balaikota.
“Bayangkan rumah saya di Tapos, pagi-pagi jam 6 dari rumah untuk mendaftar KIS APBD, sampai di balaikota kehabisan nomor karena hanya 50 orang per hari. Saya pulang dan besoknya datang lagi pagi-pagi. Hari ketiga baru saya kebagian nomor, ” kata Neneng kepada depokrayanews.com menceritakan betapa sulitnya mendafar karta KIS APBD.
Neneng menyebut ada tetangganya sudah umur 69 tahun diantar anaknya bolak balik dari Tapos untuk mendaftar KIS APBD. “Kasihan nenek itu 2 kali bolak balik ke balaikota karena untuk mendaftar tidak boleh diwakilkan meski sepuh sekalipun, ” kata Neneng.
Dia berharap agar masyarakat dipermudah untuk mendaftar, cukup di kecamatan dan yang sepuh tidak harus datang sendiri bisa diwakilkan anak atau cucunya. (red)
Comment