DEPOKRAYANEWS.COM- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengklaim dana hibah dari APBD Kota Depok sebesar Rp1,1 miliar yang disalahgunakan telah dikembalikan oleh mantan Koordinator Sekretariat Bawaslu Depok Syamsu Rahman.
Tidak hanya itu, Syamsu pun kini telah diberhetikan sebaga koordinator sekretariat dan kini menjadi staf di Bawaslu Kota Depok.
Koordinator Divisi SDM Bawaslu Herwyn Malonda menjelaskan dana itu telah dikembalikan oleh mantan Koordinator Sekretariat Bawaslu Depok Syamsu Rahman (SR).
“SR telah mengembalikan semua uang yang diduga sempat digunakannya untuk kepentingan pribadi. SR diketahui melakukan transfer dana sebesar Rp 1,1 miliar dari rekening hibah mandiri Bawaslu Kota Depok pada Januari 2021,” kata Koordinator Divisi SDM Bawaslu Herwyn Malonda melalui keterangan tertulis, Rabu 7 September 2022.
Ia mengungkapkan transfer dana itu mulanya diketahui oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada awal 2022 lalu usai melakukan audit terhadap Laporan Keuangan TA 2021 Bawaslu Kota Depok.
Setelah audit itu, BPK menemukan SR mengirimkan sejumlah uang bukan untuk kepentingan pemilihan, pemilu, maupun kepentingan lainnya dari Bawaslu Kota Depok.
Kemudian hasil audit disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada April 2022. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Eliazar Baru kemudian melaporkan dugaan pelanggaran administrasi itu kepada Bawaslu RI.
Akhirnya, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI lalu mengambil tindakan administrasi dengan memberhentikan Syamsu sebagai Korsek Bawaslu Kota Depok dan menjadikannya staf sejak 5 April 2022.
“Pemberhentian dilakukan meskipun SR telah mengembalikan dana yang digunakannya ke kas pemerintah dan telah terjadi pemulihan anggaran. Sebab, transfer keuangan dilakukan dengan melawan prosedur,” kata Herwyn.
Ia menyebut Bawaslu telah memproses pelanggaran tersebut sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki. Menurutnya, Bawaslu menyerahkan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran lainnya kepada pihak berwenang.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok yang menangani kasus ini membantah pengembalian dana itu. Pasalnya, Kejari Depok tidak menemukan bukti pengembalian dana dari Bawaslu Cianjur.
Sebagai informasi, Syamsu Rahman diduga meminjamkan uang itu ke Koordinator Sekretariat Bawaslu Cianjur.
“Sampai dengan saat ini belum ditemukan bukti uang dari rekening Bawaslu Cianjur yang sebelum menjadi sebagai rekening penerima mengembalikan dana APBD hibah yakni 1,1 miliar ke rekening Bawaslu Depok,” kata Kasi Intel Kejari Depok Andi Rio Rahmat Rahmatu, Senin 5 September 2022.
Andi justru menemukan sejumlah penarikan lainnya dengan nominal yang lebih besar dari Rp 1,1 miliar.
“Saat ini kami nyatakan resmi bahwa dugaan tindak pidana korupsi hibah Bawaslu Depok sedang dalam proses penanganan. Ini bukanlah perbuatan lembaga tetapi adalah oknum-oknum,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Depok mengusut kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah APBD Kota Depok tahun 2020 untuk Bawaslu Depok. Jaksa menduga dana hibah tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi seperti hiburan malam alias dunia gemerlap malam atau dugem.
Bawaslu Kota Depok pada tahun 2020 mendapat dana hibah APBD senilai Rp 15 miliar. Uang yang diperuntukkan untuk pengawasan pelaksanaan Pildaka Kota Depok itu diduga dicairkan dengan melawan hukum dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Kepala Sekretariat Kota Depok. (ris)
Comment