by

Bendahara Umum Partai NasDem Minta Kejagung Usut Tuntas Korupsi BTS

DEPOKRAYANEWS.COM– Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan menara pemancar (BTS) 4G BAKTI Kominfo dengan membongkar siapa saja pemainnya, vendornya dan semua yang terlibat.

“Menurut saya di skandal sebesar ini, tidak mungkin hanya seorang Johnny Plate yang bermain,” kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa 23 Mei 2023. Seperti diberitakan, Kejaksaan Agung telah menetapkan Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 8 triliun.

Sahroni juga meminta Kejagung menyeret seluruh pihak yang terlibat tanpa terkecuali. Ia ragu kasus sebesar itu hanya dilakukan atau melibatkan satu atau dua pihak saja.

“Agar semua clear dari berbagai fitnah dan praduga, saya harap Kejaksaan Agung bisa segera membongkar dengan terang benderang kasus ini,” kata dia.

Selain itu, Sahroni juga menyoroti pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menanggap isu adanya aliran dana yang mengalir ke partai dalam kasus tersebut sekadar gosip politik.

Ia menilai respons Mahfud MD tersebut merupakan bentuk ketegasan dari mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Dirinya juga berharap Mahfud MD terus mengawal kasus tersebut.

“Senada dengan yang saya pernah katakan. Kasus ini bukan soal politisasi, tetapi murni karena temuan hukum,” kata dia. Sahroni berharap Mahfud MD tetap mengawal kasus tersebut agar stabilitas politik di tanah air bisa terjaga menjelang pertarungan politik 2024.

Sebelumnya, Mahfud MD menilai adanya aliran dana yang mengalir ke partai dalam kasus dugaan korupsi pembangunan menara pemancar (BTS) 4G BAKTI Kominfo hanya gosip.

“Ya, saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya. Tapi saya anggap itu gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja,” kata Mahfud di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa 23 Mei 2023.

Ia mengaku telah melaporkan informasi itu ke Presiden Joko Widodo. Menurut Mahfud, pembuktian informasi itu akan sulit, sehingga ia mempersilakan Kejagung dan KPK menyelidikinya.

“Saya juga sudah lapor soal itu ke presiden. ‘Pak saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilakan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini,” katanya.

Mahfud pun menegaskan ia tidak akan ikut campur soal informasi itu. Sebab, kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum. ”Saya tidak akan masuk ke urusan politik, ini hukum murni, biar hukum yang menentukan itu,” kata dia. (mad/ris)

1

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *