Depokrayanews.com- Ekonom Faisal Basri meminta pemerintah tidak membuat alasan yang mengada-ada untuk membuat keputusan impor beras 1 juta ton. Sebab, pasokan beras tidak sedang terancam.
Selain karena alasan pasokan yang terpenuhi dari musim panen raya, konsumsi beras saat bulan puasa cenderung menurun, sehingga tidak diperlukan impor.
“Saya punya keyakinan selama puasa dan lebaran logikanya harga stabil karena orang puasa konsumsi beras ya turun, jangan mengada-ada untuk menjustifikasi impor beras ini,” kata Faisal Basri pada Webinar Alinea ID, Senin 22 Maret 2021.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), selama empat tahun berturut-turut, yakni dari 2016-2019 menurun. Rata-rata konsumsi beras/ketan per kapita pada 2016 tercatat sebesar 1,66 kilogram (Kg) selama sepekan turun menjadi 1,56 Kg pada 2017.
Kemudian, konsumsi kembali turun menjadi 1,55 Kg pada 2018 dan pada 2019 konsumsi melandai tipis ke 1,5 Kg. Melihat data itu, Faisal mengaku terkejut pemerintah malah berencana melakukan impor beras.
“Konsumsi juga turun disebabkan berkembangnya middle class (kelas menengah) sehingga diversifikasi, tidak banyak lagi mengkonsumsi pangan (beras) atau pengeluaran beras relatif kecil,” kata dia.
Sedangkan, dari sisi harga, ia menilai tidak terjadi fluktuasi berarti baik harga eceran, penggilingan, atau pun di level petani yang mengharuskan pemerintah melakukan intervensi lewat importasi.
Untuk level eceran sejak Januari 2018 hingga Januari 2021 terjadi penurunan harga sebesar Rp585, yaitu dari Rp14.697 per Kg menjadi Rp14.112 per Kg.
Sejak 2019, perubahan harga yang terjadi juga tidak berarti atau cenderung datar, sehingga ia menyebut alasan pemerintah mengimpor beras sebagai mekanisme pengaturan harga bukan alasan yang tepat.
Sedangkan, untuk beras medium penggilingan, juga terjadi penurunan harga dari Rp10.215 menjadi Rp9.405 untuk periode sama. Sementara, gabah kering panen (GKP) petani tercatat turun sebesar Rp494 atau dari Rp5.415 menjadi Rp4.921 per Kg. (mad)
Comment