by

Haul Gus Dur Hasilkan 10 Rekomendasi untuk Pemerintah, Ini Lengkapnya

Sejumlah tokoh hadir pada acara Haul Gus Dur ke-10 di Ciganjur Sabtu (28/12/2019)

DepokRayanews.com- Peringatan Haul Presiden Keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke-10 yang berakhir Sabtu (28/12/2019) malam di kediaman keluarga Gus Dur di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, menghasilkan sepuluh rekomendasi untuk pemerintah.

Rekomendasi itu merupakan hasil rembug budaya yang pembicaranya, antara lain Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono, Mantan Menteri Agama di Kabinet Kerja Lukman Hakim Saifuddin, Akademisi Universitas Indonesia, Saras Dewi Dharmantra, dan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid.

“Rekomendasi itu dihasilkan di Masjid (Jami’ Al Munawaroh) depan tadi pagi,” kata Ketua Panitia Acara Haul Gus Dur Ke-10, Inaya Wahid sebagaimana dilansir Antara di Jakarta, Sabtu (28/12/2019) malam.

Adapun sepuluh rekomendasi hasil rembug budaya pada peringatan haul Gus Dur ke-10 tersebut adalah:

1. Kebudayaan harus melestarikan kemanusiaan dengan mengangkat pergumulan kemanusiaan khususnya pengalaman hidup kelompok rentan/ lemah seperti perempuan penghayat kepercayaan yang lain-lain.

2. Gerakan dan kebijakan kebudayaan harus membangun ekosistem kebudayaan yang partisipatoris sehingga pengembangan kebudayaan tidak bertumbuh pada elitisme kebudayaan.

3. Negara dan masyarakat harus mengedepankan pendekatan kebudayaan sebagai bentuk pengelolaan keberagaman dan instrumen resolusi konflik.

4. Negara harus menjadi fasilitator dalam tata kelola kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai kata kerja, sumber pengetahuan dan yang vital dalam membangun peradaban yang lebih manusiawi.

5. Paradigma pembangunan harus berdasarkan strategi kebudayaan nasional yang dijabarkan dalam kebijakan dan strategi anggaran serta diimplementasikan secara komprehensif sampai ke pemerintahan daerah.

6. Negara harus memberikan jaminan perlindungan berekspresi dan dukungan sumber daya untuk gerakan kebudayaan dalam bentuk akses, fasilitas, dan ruang.

7. Negara dan masyarakat perlu membangun modal praktek keberagaman yang kontekstual dengan konstruksi budaya Indonesia, agama, dan budaya tidak saling mengalahkan. Bukan dikotomi yang kontradiktif dengan dialektis. Keduanya saling belajar dan mengambil keagamaan yang berkebudayaan, yang berarti praktek beragama yang membawa manfaat dan maslahat termasuk untuk alam.

8.vSistem pendidikan harus mengembangkan potensi kemanusiaan agar tidak dikendalikan oleh teknologi tetapi menguasainya melalui khasanah pengetahuan dan budaya.

9. Kebudayaan perlu dioptimalkan sebagai cara menumbuhkan daya kritis terhadap kekuasaan untuk mengikis pragmatisme dan apatisme politik.

10. Negara perlu meninggalkan modal ekonomi ekstraktif yang mengorbankan keberlanjutan ekologi dan mulai menggali potensi ekonomi yang berbasis pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. (and)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *