by

Ketika Hubungan Walikota Depok dengan Wakil dan Sekda Tidak Lagi Harmonis

Walikota Depok, bersama Wakil Walikota dan Sekda Kota Depok pada satu kesempatan.

Depokrayanews.com- Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok yang akan digelar pada 23 September 2020 mendatang, hubungan Walikota Depok Mohammad Idris dengan Wakil Walikota Pradi Supriatna dan Sekda Hardiono dikabarkan makin tidak harmonis.

Bahkan Sekda Kota Depok, Hardiono dikabarkan sudah 4 bulan terakhir tidak pernah menerima disposisi apapun dari walikota. Disposisi yang biasanya disampaikan ke Sekda, kini langsung diteruskan ke masing-masing asisten Setda Kota Depok. Padahal ruang kerja Walikota Depok Mohammad Idris bersebelahan dengan ruang kerja Sekda Depok Hardiono.

Ruangan yang kini ditempati Sekda Hardiono, sebelumnya adalah ruangan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna. Tapi sejak setahun lalu, Pradi Supriatna pindah ruangan ke lantai 3 dengan alasan ketika itu ruangan wakil walikota sering bocor pada musim hujan.

Hubungan Mohammad Idris dengan Hardiono mulai tidak harmonis sejak Hardiono sering turun blusukan ke masyarakat, kemudian nama Hardiono digadang-gadang pantas dan cocok untuk memimpin Kota Depok. Hardiono dinilai sangat memahami persoalan Kota Depok, karena meniti karir di Kota Depok sejak Depok masih menjadi Kota Admimistratif. Beberapa jabatan pernah dipegang Hardiono, mulai dari Dinas Kesehatan, dan Ketua Bappeda Kota Depok.

Sedangkan hubungan Idris dengan wakilnya, Pradi Supriatna sudah lama tidak harmonis, lebih dari 2 tahun. Pradi merasa tidak banyak dilibatkan dalam tata pemerintahan, termasuk dalam penempatan pejabat di lingkungan Pemkot Depok. Beberapa kali Pradi Supriatna tidak hadir di acara pelantikan pejabat.

Jadi, kalau Walikota Depok Mohammad Idris sudah tidak akur dengan Wakilnya Pradi Supriatna dan Sekda Hardiono, apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi? Bagaimana pejabat Kota Depok, selevel kepala dinas memposisikan dirinya? Untuk beberapa kebijakan, Wakil dan Sekda kabarnya sudah tidak dilibatkan.

Sejumlah pejabat Kota Depok tidak mau berkomentar tentang ketidakharmonisan tiga pejabat utama Kota Depok itu. ”Yang pasti bingunglah, apalagi kalau ketiga bos kita itu merespon berbeda terhadap suatu masalah,” kata seorang ASN kepada Depokrayanews.com.

Yang terbaru, Walikota Depok Mohammad Idris mengekspos rencananya pembangunan transportasi berbasis rel, yakni monorel di Kota Depok. Pradi dan Hardiono, sama-sama kaget karena tidak dilibatkan sama sekali. Bahkan Hardiono terang-terangan mengatakan monorel belum pernah dibahas sama sekali tapi tiba-tiba diekspos sampai ke Kementerian Perhubungan.

Pradi meski tidak langsung menolak program monorel, tapi menurut dia jauh lebih baik meneruskan pembangunan jalan tebus Juanda sampai ke Cinere dan Bojongsari, karena jauh lebih efektif dan lebih murah dibanding membangun monorel. Mengutip data dari pemerintah pusat, biaya pembangunan monorel sangat mahal yakni sampai Rp 500 miliar per satu kilometer.

”Bagaimana mau membangun monorel, pendapatan asli daerah sangat kecil. Monorel itu program pemerintah pusat, Kota Depok tidak akan mampu membangun monorel yang sangat mahal. Katakanlah yang sejujurnya,” kata Hardiono. Hardiono juga tidak mengetahui, kenapa tiba-tiba walikota mengeluarkan ide membangun monorel menjelang Pilkada.

Hubungan tidak harmonis antara Walikota Depok dengan dua pembantunya sudah sangat disadari oleh Idris. Berkali-kali Idris mengatakan kalau wakil dan sekda nya sibuk blusukan ke masyarakat. ”Kalau wakil dan sekda saya belusukan sana-sini, susah, enggak ada yang bantuin saya,” kata Idris.

Idris menyadari kondisi itu. Bahkan Idris terang-terangan mengatakan Hardiono telah melakukan downgrade kepada dirinya. Hingga kini, kata Idris, Hardiono belum izin kepada dirinya terkait aktivitas dan manuver politik nya untuk maju dalam pilkada nanti. “Yang bersangkutan malah melakukan downgrade terhadap diri saya di depan sebagian pejabat dan ASN Pemkot,” kata dia.

“Kompetisi silahkan, tapi jangan melakukan downgrade karena sekda masih dalam kendali saya. Silahkan permisi kepada saya, dia mau mencalonkan, kalau mau mencalonkan ada etika sebagai ASN, etika ASN itu bisa cuti, MPP dan pensiun dini kalu ke politik,” kata Idris, seperti dikutip Jurnaldepok.

Entah terait atau tidak dengan hubungan yang tidak harmonis tadi, pekan lalu tiba-tiba Hardino dipanggil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok terkait spanduk yang terpasang di beberapa titik di Kota Depok. Hardino pun kemudian datang ke Bawaslu.

”Pemanggilan Bawaslu itu salah alamat. Saya tidak tahu menahu soal spanduk itu, kenapa saya yang dipanggil. Di spanduk itu ada nama pemasangnya, kenapa tidak mereka yang dipanggil, ”kata Hardiono kepada Depokrayanews.com. Hardiono juga mempertanyakan langkah Bawaslu mempersoalkan spanduk itu, karena masyarakat punya hak untuk menyampaikan aspirasinya.

Ketika ditanya apakah pemanggilan oleh Bawaslu itu sebagai upaya untuk menjegal dirinya, Hardiono tidak menjawab. ”Tidak tahu saya,” kata Hardiono yang mengatakan siap maju untuk membangun Kota Depok. ”Beberapa partai sudah berkomunikasi dengan saya, begitu juga tokoh-tokoh masyarakat,” kata Hardiono yang akan pensiun menjelang detik-detik penutupan masa pendaftaran calon walikota dan wakil walikota.

Hardiono menilai Bawaslu mengurus hal yang sepele dan masih sumir. Tapi terhadap hal yang terang-terangan melibatkan ASN untuk mendukung calon walikota yang masih menjabat tidak dipersoalkan oleh Bawaslu. ”Yang terang-terangan memakai baju kaos dukungan melibatkan ASN di Bojong Sari, kenapa tidak dipersoalkan oleh Bawaslu. Itu terang-terangan melanggar ketentuan dan peraturan ASN. Kenapa Bawaslu diam,” kata dia.

Soal pencalonan dirinya sebagai walikota, Hardino masih menunggu waktu yang pas dan tepat. Meskipun segala sesuatunya sudah dipersiapkan. “Untuk Pilkada Kota Depok saya ikut atau tidak, tergantung saya, serta dukungan keluarga, masyarakat, dan tak lupa izin kepada Allah SWT, sebagai pemilik kekuasaan. Adapun tugas dan fungsi sebagai Sekda tetap nomer satu. Pada saatnya pendaftaran, saya tentunya akan undur diri dan pensiun. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, dengan statement yang tidak ada dasarnya. Masyarakat harus melek, ini adalah edukasi politik yang santun sesuai aturan,” kata dia.

Hardiono mengaku sangat memahami peraturan dan aturan yang berlaku sebagai calon kepala daerah, termasuk ketentuan soal status sebagai ASN.”Saya paham benar soal itu, tidak perlu diajari. Tidak mungkin saya tidak mengerti,” kata dia.

Menurut Hardiono, jika memang Allah SWT mengizinkan dia maju di Pilkada tahun 2020 mendatang, Hardiono siap memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Depok. Apalagi Hardiono, sudah berkecimpung sebagai ASN selama 35 tahun lebih. “Ilmu kepemerintahan, pengalaman dan pendidikan selama 35 tahun sebagai ASN akan saya pergunakan untuk memperbaiki kondisi Pemkot Depok,” kata dia.

Masyarakat berharap ketidakharmonisan ketiga petinggi Kota Depok itu tidak membuat terkotak-kotaknya ASN di Kota Depok menjadi kelompok Idris, kelompok Pradi dan kelompok Hardino. ”Kalau itu terjadi, pelayanan kepada masyarakat tidak akan maksimal, suasana di balaikota tidak kondusif,” kata Suryanto, salah seorang pengusaha di Kota Depok.(red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed