Larangan Mudik dan Arus Balik Lebaran Diperpanjang sampai 7 Juni 2020

Sebarkan :

 

Jalan tol Cikampek mulai disekat untuk mencegah arus mudik di tengah pandemi virus corona.

Depokrayanews.com- Kementerian Perhubungan memperpanjang masa berlaku pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 H di tengah wabah virus corona atau covid-19 hingga 7 Juni 2020 mendatang.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, orang-orang yang diperbolehkan berpergian hanya yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Dengan demikian larangan mudik dan arus balik yang tadinya berlaku hingga 31 Mei 2020, diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Kemenhub akan memastikan pengawasan pengendalian transportasi di lapangan bahwa hanya orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai SE Gugus Tugas yang masih boleh bepergian,” ujar Adita dalam keterangan tertulisnya, yang diterima, Sabtu 30 Mei 2020.

Menurut Adita, keputusan perpanjangan masa berlaku tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebelumnya, Permenhub 25/2020 mengatur larangan mudik maupun balik lebaran hingga 31 Mei 2020. Namun, dalam peraturan itu terdapat pasal yang mengatur perpanjangan waktu.

“Terbitnya Keputusan Menhub ini untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 pada 25 Mei 2020 yang memperpanjang masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 7 Juni 2020,” kata dia.

Melalui keputusan menteri ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada para Dirjen di Lingkungan Kemenhub, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Gubernur, Bupati/Walikota, tim satgas Gugus Tugas pusat serta daerah, dan para operator transportasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi aturan ini.

“Dalam setiap mengeluarkan aturan dan kebijakan, Kemenhub selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan stakeholder terkait lainnya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat selaras dan saling mendukung dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19,” katanya. (mad)


Redaksi Depokrayanews.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : evand212@yahoo.com via wa/SMS : 0878-8351-8091.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Begini Cara Mengecek Penerimaan Dana BLT dari Kemensos

Depokrayanews.com- Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai atau BLT senilai Rp 500 ribu per penerima ...