by

Mabes Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Surat Jalan Djoko Tjandra

Djoko Tjandra

Depokrayanews.com- Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk tim gabungan untuk mengusut dugaan terkait penerbitan surat jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetyo Utomo untuk buronan Djoko Tjandra. Tim gabungan itu akan melibatkan Divisi Propam Polri.

Dengan surat jalan yang diduga dikeluarkan jenderal bintang satu itu, Djoko Tjandra dapat melenggang bebas berpergian dari Jakarta ke Kalimantan Barat, hingga tak terditeksi lagi keberadaannya.

“Saya sudah meminta agar info terkait surat jalan tersebut agar di dalami Div Propam Polri dan bentuk tim gabungan untuk usut tuntas siapapun yang terlibat,” kata Listyo kepada wartawan, Rabu 15 Juli 2020.

Menurut Listyo, pihaknya tak segan memberikan sanksi tegas terhadap Brigjen Pol Prasetyo dan oknum anggota lainnya jika terbukti melakukan pelangggaran untuk menjaga nama baik institusi Polri.

“Kita sedang berbenah untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih profesional dan membentuk penegak hukum yang bersih dan dipercaya masyarakat. Terhadap komitmen tersebut bagi anggota yang tidak bisa mengikuti silakan untuk mundur dari Bareskrim Polri,” kata dia.

Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) mengecam tindakan Bareskrim Polri yang diduga telah mengeluarkan surat jalan terhadap buronan kasus hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengungkapkan berdasar data yang dimiliki diketahui bahwa surat jalan untuk Djoko Tjandra itu dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetyo Utomo.

“Dalam surat jalan tersebut Djoko Chandra disebutkan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020,” kata Neta lewat keterengan tertulis yang diterima Rabu 15 Juli 2020.

Neta pun mempertanyakan apa dasar Brigjen Pol Prasetyo berani mengeluarkan surat jalan bagi buronan kelas kakap Djoko Tjandra. Apalagi, kata dia, Biro Karokorwas PPNS Bareskrim Polri sejatinya tidak punya urgensi untuk mengeluarkan surat jalan untuk seorang pengusaha dengan label yang disebut Bareskrim Polri sebagai konsultan.

“Lalu siapa yang memerintahkan Brigjen Prasetyo Utomo untuk memberikan surat jalan itu. Apakah ada sebuah persekongkolan jahat untuk melindungi Djoko Chandra,” kata Neta.

Neta meminta Komisi III DPR RI segera membentuk panitia khusus atau pansus untuk mengusut tuntas dugaan adanya persengkongkolan jahat untuk melindungi Djoko Tjandra. Neta juga mendesak agar Brigjen Pol Prasetyo segera dicopot dari jabatannya.

“IPW mendesak agar Brigjen Prasetyo Utomo segera dicopot dari jabatannya dan diperiksa oleh Propam Polri. Prasetyo Utomo sendiri adalah alumni Akpol 1991, teman satu Angkatan dengan Kabareskrim Komjen Sigit,” kata Neta.(mad)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *