by

Megawati Soekarnoputri Dapat Gelar Profesor Kehormatan dari Unhan

Depokrayanews.com- Universitas Pertahanan RI (Unhan) akan menganugerahi gelar Profesor Kehormatan dengan status Guru Besar Tidak Tetap untuk Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dalam sidang senat terbuka pada Jumat 11 Juni 2021 mendatang.

“Universitas Pertahanan RI dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI kepada Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian dalam keterangan resminya, Selasa 8 Juni 2021.

Amarulla mengatakan sidang senat akademik Unhan RI telah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar Unhan atas seluruh karya ilmiah Megawati. Hal tersebut sebagai syarat pengukuhan menjadi Profesor Kehormatan.

Ia menjelaskan alasan pemberian gelar kehormatan itu tidak terlepas dari kepemimpinan Megawati dalam menghadapi konflik dan krisis multi dimensi di era pemerintahannya. Diketahui, Megawati memimpin Indonesia pada periode 2001-2004 lalu.

“Unhan RI mencatat keberhasilan Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia,” kata dia.

Sebelum pengukuhan, Megawati dijadwalkan akan menyampaikan orasi ilmiah.

Amarulla menyebut sejumlah guru besar dari dalam dan luar negeri turut menjadi promotor Megawati menjadi Profesor Kehormatan.

Beberapa guru besar dari dalam negeri yang memberikan rekomendasi akademik berasal dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri papan atas. Sedangkan guru besar dari luar negeri berasal dari Jepang, Cina, Korea Selatan dan Perancis.

Acara ini dijadwalkan akan dihadiri oleh sejumlah pejabat. Di antaranya Presiden RI dan Wakil Presiden RI serta sejumlah Menteri Kabinet serta undangan lainnya. (mad/cnn)

Universitas Pertahanan (Unhan) akan memberikan gelar Profesor Kehormatan dengan status Guru Besar Tidak Tetap untuk Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri pada 11 Juni mendatang.

Dewan Guru Besar Unhan disebut telah menilai seluruh karya ilmiah Megawati sebagai syarat pengukuhan menjadi Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan.

Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Amarulla Octavian menyebut pemberian gelar itu juga tidak terlepas dari kepemimpinan Megawati dalam menghadapi krisis multi dimensi di era pemerintahannya.

“Unhan RI mencatat keberhasilan Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia,” kata Amarulla Octavian.

Menjelang pemberikan penghargaan, beredar di media sosial karya ilmiah yang ditulis Megawati mengulas kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004.

Karya ilmiah itu ditulis oleh orang diduga Megawati sendiri. Nama lengkap penulisnya adalah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri yang serupa dengan nama lengkap Ketua Umum PDIP tersebut.

Karya itu terbit di Jurnal Pertahanan & Bela Negara Edisi April 2021, Volume 11 Nomor 1. Karya Megawati itu berjudul ‘Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Krisis Multidimensi 2001-2004’. Mengutip dokumen karya akademik tersebut, penelitian dimulai dengan menganalisa berbagai krisis–mulai dari krisis ekonomi hingga konflik etnis, agama, separatisme dan terorisme–yang dialami Indonesia pada periode 1997-1998.

“Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang hubungan antara krisis multidimensi dan kepemimpinan presiden pada kurun waktu tahun 2001 hingga 2004,” tulis bagian abstrak dari karya tersebut.

Penelitian dilakukan menggunakan teori Byman dan Pollack (2001) sebagai pisau analisis dengan metode penelitian kualitatif.

Dari penelitian Megawati tersebut didapati bahwa meski dengan masa kepemimpinan yang singkat, Presiden Megawati dinilai berhasil mengatasi sebagian besar krisis multidimensi yang dihadapi Indonesia.

Upaya yang dilakukan Megawati dalam menangani krisis tersebut, menurut penelitian adalah dengan memunculkan kebijakan strategis di bidang ekonomi, politik, hukum sosial dan lingkungan dengan landasan pemikiran yang inovatif.

Penelitian Megawati menyatakan Megawati melakukan berbagai upaya dialog, perundingan, pembuatan program, pengesahan peraturan perundang-undangan, hingga pemberlakuan operasi militer demi menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

“Dampak dari berbagai kebijakan tersebut masih bisa dirasakan hingga saat ini, seperti pemilihan umum secara langsung, otonomi daerah, meletakkan fondasi pembangunan kemaritiman,” tulis karya tersebut.

Mengutip karya berjudul “Berbicara Autoetnografi: Metode Reflektif Dalam Penelitian Ilmu Sosial” yang dipublikasi dalam “Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14. No. 1”, autoetnografi adalah metode penulisan penelitian yang berangkat dari pengalaman pribadi penulis. Artinya, penulis melakukan penelitian berdasarkan pengalaman pribadinya.

Menurut peneliti dalam karya tersebut, Anne Shakka, metode penelitian ini masih terbilang baru digunakan dalam penelitian sosial di Indonesia dan kerap menuai kritik dan perdebatan karena subjektivitasnya yang sangat tinggi, permasalahan kode etik, dan kurang analitis.

“Delamont menyatakan bahwa pada dasarnya metode penelitian ini adalah suatu metode penelitian yang malas, baik secara harfiah maupun secara intelektual (Delamont, 2007:2),” tulis karya tersebut.

Pemberian gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati berlangsung 11 Juni mendatang. Dewan Guru Besar Unhan disebut telah menilai seluruh karya ilmiah Megawati sebagai syarat pengukuhan menjadi Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan.

Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Amarulla Octavian menyebut pemberian gelar itu juga tidak terlepas dari kepemimpinan Megawati dalam menghadapi krisis multi dimensi di era pemerintahannya.

“Unhan RI mencatat keberhasilan Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia,” ucapnya.

1

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *