Depokrayanews.com- Pilkada Kota Depok sudah mulai riuh setelah pandemi covid-19 agak mereda. Petahana, Mohammad Idris selama sepekan ini menggelar Silaturahmi Politik dengan sejumlah partai politik yang tegabung dalam Koalisi Tertata. Paling tidak sudah 3 partai politik disambangi Idris, yakni PPP, PAN dan Demokrat. Tinggal PKB yang belum, karena masih menunggu arahan dari DPW dan DPP PKB.
Seperti diduga, tiga partai yang didatangi Idris satu suara. Ketiganya menyatakan akan mendukung Mohammad Idris pada Pilkada Depok yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Apakah ini sudah harga mati ? Belum tentu. Kenapa, karena apa yang disampaikan ketua tiga partai itu baru sebatas usulan yang akan disampaikan ke DPD maupun DPW. Bahkan PPP dan Partai Demokrat belum membahas soal pencalonan Idris di tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC).
Salahkah para ketua partai itu ? Tidak, karena itu memang salah satu kewajiban mereka untuk mengusulkan ke DPP. Soal siapa yang akan diputuskan, semuanya ada di tangan DPP. Semua harus fatsoen, semua harus tunduk pada keputusan DPP.
Benarkah Idris yang akan disetujui oleh DPP ketiga partai tadi ? Kita tunggu saja, karena jawabannya hanya dua. Bisa iya, dan bisa tidak, tergantung bagaimana analisa dan kebijakan partai. Semua partai pasti punya target-target tertentu di setiap daerah.
Begitu juga dengan ”kesepakatan bawah” yang sudah di buat antara DPC Gerindra Kota Depok dengan DPC PDI Perjuangan Kota Depok yang akan mengusung Pradi Supriatna – Afifah Alia. Apakah ini sudah menjadi keputusan kedua partai sampai ke tingkat pusat ? Ternyata belum. DPP Gerindra belum mengeluarkan rekomendasi untuk Pradi Supriatna. Begitu juga DPP PDI Perjuangan belum mengeluarkan rekomendasi untuk Afifah Alia.
Biasanya, rekomendasi itu keluar dengan pasangan: nama calon walikota dan wakil walikota. Sampai hari ini belum satupun calon walikota maupun wakil walikota yang resmi diusung oleh DPP.
Apa yang dilakukan partai-partai dalam beberapa hari belakangam, baru sekedar manuver politik untuk kemudian menjadi bahan laporan ke tingkat DPD (Provinsi) maupun ke DPP di pusat. Ya, paling tidak sekedar memanaskan mesin dan suhu politik menjelang pilkada.
PKS sebagai pemenang Pileg tahun lalu dengan 12 kursi juga masih menggodok-godok nama. Banyak partai sudah merapat ke PKS untuk meninjau-ninjau arah politik PKS. Meskipun PKS Depok sudah mengajukan 3 nama sesuai hasil Pemilu Raya (Pemira) yakni Imam Budi Hartono, Hafid Nasir dan T.Farida Rachmayanti, bisa jadi nama yang muncul dari DPP, berbeda.
Kondisi seperti itu bisa terjadi di ”koalisi bawah” yang dibuat Gerindra-PDI Perjuangan. Dari DPP Gerindra bisa jadi bukan nama Pradi Supriatna yang muncul. Begitu juga di PDI Perjuangan, bisa jadi bukan nama Afifah Alia. Apalagi nama Afifah belum terlalu dikenal di Depok. Belum punya rekam jejak apapun, apalagi rekam jejak politik. Ini tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri kalau PDI Perjuangan ingin menang di Kota Depok.
Berbeda dengan Mohammad Idris yang punya pengalaman di pemerintahan sebagai wakil walikota dan walikota, atau Pradi Supriatna yang kini masih menjadi wakil walikota, atapun nama Farabi El Fouz yang menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok.
PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pileg dan Pemenang Pemilu 2019, tentu punya target di Kota Depok. PDI Perjuangan tidak mau kalah lagi, seperti Pilkada Tahun 2015 lalu ketika mengusung Dimas bersama Babai Suhaimi. Apalagi Depok berbatasan langsung dengan Jakarta, sebagai pusat segala apapun.
Lalu siapa yang bakal diusung PDI Perjuangan ? Apakah tetap Afifah ? Belum tentu. Sebab, ada nama Rama Pratama yang sudah mendaftar sebagai bakal calon walikota ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta. Siapa Rama Pratama ? Dia aktifis mahasiswa ketika masih kuliah di Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia (UI).
Rama Rama Pratama yang lahir pada 17 November 1974 itu kemudian menjadi anggota DPR RI dari PKS periode 2004-2009 membidangi masalah-masalah ekonomi seperti seniornya Fahri Hamzah. Ketika tidak lagi menjabat legislator, Rama menjadi anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (2010-2013), dan Tenaga Ahli BPK (2014-2019).
Kandidat doktor ekonomi UI punya jaringan sangat luas di barisan Prabowo Sandi. Ayah 3 anak ini juga diterima di kalangan Jokowi Ma’ruf, bahkan menjadi salah satu juru bicara di bidang ekonomi. Rama sudah 30 tahun tinggal di Kota Depok.
Mungkinkah Rama Pratama jadi kuda hitam di tengah kesulitan Depok mencari sosok alternatif pemimpin Kota Depok ke depan ? Depok sejak awal sudah disebut sebagai kota jasa, termasuk jasa perdagangan. Depok punya banyak sekali pabrik dan sentra-sentra ekonomi yang menyerap ratusan ribu pekerja. Depok, punya 23 situ ”perawan”yang bisa menjadi potensi ekonomi.
Depok punya perguruan tinggi (PT) terkenal di dunia seperti UI dan Gunadarma yang bisa menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Kehadiran 2 PT itu belum berdampak signifikan bagi Kota Depok. APBD Kota Depok sangat kecil dibanding daerah lain sehingga tidak bisa membangun banyak infrastruktur fisik seperti jalan raya yang dianggap sudah tidak memadai sehingga menimbulkan kemacetan parah di mana-mana. Tageline Depok kini dipelesetkan sebagai Kota Macet.
Tapi APBD yang kecil itu pun, belum termanfaatkan dengan baik. SILPA atau sisa lebih pembiayaaan angaran masih sangat besar dan terjadi setiap tahun sejak Nur Mahmudi menjadi Walikota Depok. Kenapa bisa terjadi ?
Inikah saatnya Kota Depok dipimpin walikota yang punya latar belakang bidang ekonomi ?
Yang pasti, masyarakat berharap Walikota Depok ke depan adalah sosok yang punya jaringan luas di tingkat provinsi dan pemerintah pusat, sehingga bisa membantu membangun kota ini supaya lebih tertata rapi, indah dan nyaman. Supaya warganya bisa hidup lebih aman dan tenang.
Rama Pratama sangat berpotensi menjadi Kuda Hitam pada Pilkada Kota Depok 9 Desember mendatang. Inikah sosok yang bisa menjawab tantangan Kota Depok ke depan ? Kita tunggu saja. (red)
Comment