Meski Dilarang Walikota Depok, Pasar Tumpah Tetap Digelar

Sebarkan :

 
Sejumlah spanduk larangan berjualan di pasar tumpah sudah terpasang di jalan sejajar rel di Kampung Lio

Sejumlah spanduk larangan berjualan di pasar tumpah sudah terpasang di jalan sejajar rel di Kampung Lio

Depokrayanews.com- Meski dilarang Walikota Depok Mohammad Idris, kegiatan pasar tumpah pada malam takbiran di Jalan Baru sejajar rel Kampung Lio, tetap akan digelar

Bahkan panitia pelaksana kegiatan itu sudah dibentuk. Ketuanya, Ismail Ketua RT 01/19. Penanggungjawab Ketua RW 019, Deny Ramdhani. Agus Supriatna Ketua RW 02! Rohli Ketua RW 014 dan Abdul Kadir. Sedangkan penasehatnya Habib Idrus Al Qodri dan Kostia Permana

Beberapa ormas ikut andil dalam pasar tumpah itu, antara lain FPI, PP, Forkabi, FBR dan Laskar Merah Putih.

Sedangkan tim pengamanan sebanyak 108 orang, berasal dari warga per RT sebanyak 4 orang.

Keterangan yang diperoleh depokrayanews.com menyebutkan, ada 500 lapak yang disiapkan. Sejak Rabu lalu, telah dibuat lapak-lapak dengan cat putih. Dari 500 lapak itu, 40 persen diperuntukan bagi pedagang asal Depok, sisanya 60 persen untuk warga di luar Depok.

Per lapak, kabarnya dijual Rp 200 ribu bagi pedagang dari luar Kota Depok dan Rp 100 ribu pagi pedagang asal Kota Depok.

Ketua panitia pelaksana, Ismail mengatakan pasar tumpah itu tetap dilaksanakan meskipun ada larangan dari Walikota Depok Mohammad Idris.

Alasannya, kata Ismail, karena pasar tumpah sudah merupakan tradisi rakyat Depok, khususnya warga Kampung Lio sejak lama. (ris)


Redaksi Depokrayanews.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : evand212@yahoo.com via wa/SMS : 0878-8351-8091.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Mundur dari KPK, Febri: Kondisi Politik dan Hukum Telah Berubah

Depokrayanews.com- Febri Diansyah telah mengajukan surat pengunduran diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum mengajukan ...