by

Musrenbang Depok 2017: Membangun Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi

Walikota Depok Mohammad Idris membuka Musrenbang Kota Depok.
Walikota Depok Mohammad Idris membuka Musrenbang Kota Depok.

Depokrayanews.com- Pemerintah Kota Depok baru saja selesai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 yang berlangsung selama dua hari berturut-turut. Ini merupakan puncak dari rangkaian musrenbang yang telah digelar mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan.

Ada dua isu utama yang diangkat pada musrenbang tahun ini yakni soal infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi kreatif. Walikota Depok melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda) tentu saja punya alasan kenapa dua isu itu yang menjadi topic utama.

Persoalan inilah kemudian yang dibahas dalam Musrenbang Kota Depok yang diikuti sekitar 350 orang dari berbagai unsur, termasuk dunia usaha, lembaga swasdaya masyarakat, organisasi keagamaan, pendidikan, kepemudaan, seni dan budaya.

Semua lini itu dianggap penting, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah Kota Depok membangun, dan yang menjadi target atau sasarannya adalah masyarakat. Berbagai lembaga dan organisasi tadi dianggap bisa mewakili kepentingan masyarakat banyak.

Tema yang diusung dalam Musrenbang Kota Depok adalah Penguatan Infrastruktur untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok. Ketika membuka musrenbang, Walikota Depok menyampaikan pentingnya musrenbang sebagai wadah untuk berembuk bersama, bermusyawarah bersama membuat perencanaan pembangunan secara bersama-sama yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

“Kita mencoba merealisasikan rencana-rencana pembangunan untuk kepentingan pertumbuhan Kota Depok. Semoga setelah musrenbang kita bisa langsung implementasikan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat anggaran,” kata Walikota Depok, Mohammad Idris, ketika membuka musrenbang, Rabu (15/3/2017).

Menurut Idris, Pemkot Depok akan berupaya keras agar mewujudkan 10 janji semasa kampanye dan 3 program unggulan yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 lalu.

Diantara janji itu ada 3 program unggulan yakni Depok Smart and Health City, Depok Zero Waste City , Depok Kota Layak Anak dan Ramah Lansia. Di luar itu, Pemkot Depok juga akan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dan fasilitas publik.

Idris menyadari tidak gampang mewujudkan itu semua, sehingga perlu melibatkan banyak pihak, termasuk kalangan dunia usaha. “ Kita mengajak semua stakeholder terutama dunia usaha supaya punya perhatian kepada Kota Depok. Karena kita masih perlu bantuan baik dari pusat, provinsi, atau pun dari pelaku-pelaku usaha di Kota Depok,’’ kata Idris.

Banyak hal yang perlu diselesaikan seperti kemacetan, jalan rusak, banjir, ketertiban, garis sepadan sungai atau situ, dan permasalahan kota lainnya. “Kita membutuhkan kerja sama semua pihak untuk membuat Depok lebih nyaman dan kualitas pelayanannya pada masyarakat lebih baik lagi,” kata Idris.

Idris menyebut kebutuhan anggaran dari pendapatan daerah tahun 2014-2016 rata-rata naik 6,25 persen. Sedangkan, belanja daerah naik 8,16 persen. Untuk tahun 2018, usulan dari musrenbang dan forum organisasi perangkat daerah (OPD), belanja langsung sebesar Rp 1,9 triliun. Sedangkan pendapatan pada tahun 2017 sebesar Rp 2,37 triliun. Dana itu kemudian yang dipakai untuk belanja langsung maupun tidak langsung.

Melihat gambaran seperti itu, Pemkot Depok harus ‘memutar otak’ supaya bisa meningkatkan pendapatan daerah demi meningkatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang akan dijadikan jangkar untuk bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi adalah mengembangkan ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif
Ekonomi kreatif

Meningkatkan peran ekonomi kreatif dan meningkatkan kualitas UMKM masuk dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Depok. Salah satu yang termasuk sebagai 10 janji walikota adalah menyediakan 200 kios/los di pasar tradisional dan modern yang masih dalam pembahasan lanjutan. Kemudian akan membangun 1.000 kios UMKM yang tersebar di beberapa wilayah.

Sejak beberapa tahun terakhir, Kota Depok menjadi salah satu daerah tempat tinggal pilihan bagi masyarakat yang bekerja di DKI Jakarta. Bahkan data BPS menyebutkan 70 persen penduduk yang tinggal di Depok, bekerja di Jakarta.

Tidak heran kalau pertumbuhan jumlah penduduk Kota Depok meningkat, dari 2,03 juta pada tahun 2014 menjadi 2,10 juta pada tahun 2015 dan naik lagi menjadi 2,17 juta pada tahun 2016. Tapi pertumbuhan ekonominya turun. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi masih di angka 7,28 persen, kemudian turun menjadi 6,63 persen pada tahun 2015 dan ada tahun 2016 juga mengalami penurunan. Angka kemiskinan meningkat dari 2,18 persen pada tahun 2014 menjadi 2,40 persen pada tahun 2015.

Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Depok bersama-sama stakeholder lainnya. Ekonomi dan pembangunan kota ini tidak bisa tumbuh dan berkembang kalau hanya mengandalkan dana APBD, tapi sangat membutukan keterlibatan dunia usaha. (adn)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *