Depokrayanews.com- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 6,9 triliun untuk PT KAI (Persero). Dana itu digunakan untuk dua proyek, yaitu LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah sengaja menyuntikkan dana untuk KAI karena proyek LRT Jabodebek mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp2,6 triliun. Kemudian Rp 4,3 triliun digunakan untuk membayar kewajiban modal dasar dari konsorsium (base equity capital) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Ini proyek (kereta cepat Jakarta-Bandung) sebelumnya business to business di mana BUMN yang seharusnya memenuhi kewajiban, tapi KAI mengalami pukulan berat dari situasi covid-19,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Senin 8 November 2021.
Ani–sapaan Sri Mulyani mengakui dengan kondisi seperti sekarang jumlah penumpang KAI turun tajam sehingga KAI tidak punya kemampuan untuk memenuhi ekuitas awal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pemberian PMN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Dalam aturan itu, KAI ditunjuk sebagai pemimpin (lead) konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Anggota konsorsium ini terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VII. Sebelumnya, Wijaya Karya menjadi pemegang saham terbesar di konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Konsorsium BUMN bernama PSBI memiliki 60 persen saham di operator proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Lalu, 40 persen saham KCIC digenggam oleh Beijing Yawan HSR Co.Ltd. (mad)
Comment