Depokrayanews.com- Pokok-pokok pikiran (Pokir) yang diusulkan anggota DPRD Kota Depok tahun 2017, ternyata banyak yang tidak diakomodir oleh Pemerintah Kota Depok.
Alhasil. banyak anggota dewan yang meradang. Bahkan Fraksi Gerindra langsung mengadakan rapat khusus membahas itu, Rabu (8/3/2017).
Partai pengusung Pemerintah Kota Depok itu terang-terangan mempertanyakan komitmen Pemkot Depok.
Hamzah, anggota DPRD Kota Depok dari Gerindra, mengatakan masalah Pokir yang dicoret-coret itu sudah disampaikan kepada Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna yang notabene adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok.
Tapi ternyata, sampai bulan Maret, tidak ada perubahan apa-apa.
“Ketika ditanyakan kembali ke Wakil Walikota Depok, malah dia terkejut, karena wakil walikota mengira masalah ini sudah selesai,” kata Hamzah
Pandangan yang sama juga dikemukakan anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Edi Masturo.
Melihat kondisi seperti itu, Hamzah curiga jangan-jangan tim anggaran (TPDA) Pemkot Depok merasa Pokir tidak penting. Padahal Pokir itu, kata Hamzah merupakan aspirasi masyarakat.
Menurut Hamzah, penghapusan item Pokir DPRD Kota Depok oleh TAPD telah melanggar UU No.23 Tahun 2014. Sebab sebagai penyelenggara pemerintahan, salah satu tugas DPRD adalah Fungsi Anggaran.
“Kami sangat menyesalkan perbuatan TAPD ini, karena dihapusnya Pokir tersebut dapat mencoreng nama baik dewan dimata masyarakat,” tegas Hamzah.
Anggota DPRD Kota Depok menuntut penjelasan hal ini dari executive Pemerintah Kota Depok. “Kami mewakili partai Gerindra dan seluruh teman-teman anggota DPRD Kota Depok berharap ini menjadi perhatian Pemkot Depok,” kata Hamzah. (ril)
Comment