Depokrayanews.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri untuk mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu disampaikan presiden karena proyek Tol Trans Sumatera membutuhkan dana yang besar. Menurut catatan Jokowi, kebutuhan investasi tol terpanjang di Pulau Sumatera itu mencapai Rp 476 triliun.
“Saya minta ada terobosan sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (Penyertaan Modal Negara) dan juga tidak tergantung pada APBN. Ini saya kira yang perlu digarisbawahi,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa 7 Juli 2020.
Menurut presiden, masih ada kebutuhan dana tambahan sekitar Rp 386 triliun untuk menyelesaikan seluruh ruas sampai 2024.
Jokowi meminta agar dana itu diperiksa secara ketat agar rasional.
“Saya minta ini benar-benar dikalkulasi kelayakan finansialnya dan juga mungkin opsi-opsi atau tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek ini,” kata Jokowi.
Hal ini penting, katanya, karena target pembangunan jalan tol pemerintah kurang lebih mencapai 2.560 kilometer (km).
Selain itu, Jokowi berharap agar pembangunan jalan tol yang merupakan bagian dari pemulihan ekonomi nasional bisa memberi daya ungkit pada perbaikan perekonomian Indonesia ke depan.
“Kami harapkan bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera, sehingga di sana akan ada efisiensi waktu tempuh dan juga bisa meningkatkan multiplier effect dua sampai tiga kali lipat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Jokowi.
Jokowi juga menyoroti pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
Menurutnya, jalan tol ini penting tetapi masih banyak kendala di lapangan, mulai dari proses pembebasan lahan hingga administrasi pengembalian dana talangan. Sayangnya, menurut Jokowi, masalah ini merupakan hal-hal yang terus berulang karena tidak pernah ada solusi permanen.
“Saya melihat banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen. Penyelesaiannya selalu kasus per kasus, tidak kita buat regulasi yang sederhana, ringkas, cepat, saya kira sebetulnya solusinya itu,” katanya.
Untuk itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta para jajaran menteri untuk menyelesaikan berbagai masalah ini. Khususnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kementerian Keuangan.
“Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya, kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga ke Bandara Kertajati,” kata presiden. (mad)
Comment