Depokrayanews.com- Persaudaraan Waria Depok (Perwade) menyebut langkah Walikota Depok Mohammad Idris yang memerintahkan Satpol PP untuk merazia kos-kosan dan apartemen untuk mencegah berkembangnya prilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), merupakan bentuk pelanggaran HAM.
Menurut Ketua Perwade, Sofie, kelompoknya yang paling dirugikan jika Pemkot Depok sampai merazia kaum LGBT. Pasalnya, identitas kaum waria, menurut Sofie, paling mudah terlihat dibanding kelompok transgender lainnya.
“Kalau yang homo, gay, emang tahu sudah ada label? Paling kalau ada kejadian dia, sodomi anak di bawah umur. Itu mungkin bisa jadi. Baru bisa terkuak dia sebagai gay atau homo. Kalau waria, gimana itu? Ya paling dirugikan kan waria,” katanya di Depok, Rabu, 15 Januari 2020.
Sofie menyadari rencana Pemkot Depok merazia LGBT merupakan bentuk kekhawatiran pemerintah terhadap warganya atas kasus Reynhard Sinaga. Sofie khawatir rencana razia bisa berujung persekusi pada kelompok LGBT di Depok.
Menurut Sofie, selama bukan bentuk kejahatan seksual tidak ada yang salah pada kelompok LGBT. Sebab, katanya, orientasi gender merupakan sifat alamiah bahkan bisa lahir dari trauma masa lalu seseorang.
Selain rencana razia, Pemkot Depok juga akan mendirikan crisis center LGBT. Bagi Sofi, hal itu sah-sah saja. Namun, sebelum melakukannya, Sofie meminta Pemkot Depok berkolaborasi agar mengetahui persoalan sebenarnya yang dialami kaum waria atau LGBT di Depok.
“Dia harus berkolaborasi dengan medis, karena transpuan ini kan rata-rata dia pake (obat) hormon. Nah, alat vital itu enggak keras,” ucap Sofie.
“Makanya saya bilang tadi, suruh kolaborasi dengan ahli medis. Jadi waria ini sebenernya bentuknya aja laki. Hatinya tuh perempuan. Tidak ingin disakitin,” kata Sofie. (ris/cnn)
Comment