by

Sampah Sering Menumpuk, Warga Pertanyakan Iuran Sampah yang Disetor ke Rekening DLHK Kota Depok

DEPOKRAYANEWS.COM- Sejumlah warga perumahan di kawasan Sawangan Kota Depok sering mengeluhkan layanan angkutan sampah oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok yang sering tidak datang sehingga sampah menumpuk di depan rumah warga.

Sebagian sampah itu ada yang digantung di besi pagar depan rumah, tumpukan kantong plastik berisi sampah begitu banyak. Sebagian ada yang menumpuk di tempat sampah yang dipenuhi lalat hijau. Pemandangan seperti itu sering di temukan di sejumlah perumahan di kawasan Sawangan.

”Saya heran, sudah beberapa hari truk sampah tidak datang. Akhirnya sampah menumpuk di tempat sampah. Bagi yang tidak punya tempat sampah sementara, mereka menggantung sampah di pagar depan rumah dengan kantong-kantong plastik. Ada yang 3 atau 4 kantong. Bayangin coba, seperti apa pemandangan komplek ini,” kata Riani, seorang warga perumahan di Kelurahan Bedahan.

Nia, warga perumahan yang sama menyebut dia telah membayar iuaran sampah Rp 20 ribu per bulan karena kesepakatan pihak lingkungan dengan DLHK diangkat dua hari sekali. ”Kalau dalam seminggu sampah diangkat cuma sekali, tapi kami tetap bayar Rp 20 ribu,” kata Nia.

Karyawan sebuah bank swasta itu menyebut kalau dilihat Rp 20 ribu memang angkanya kecil, tapi kalau sampai 300 rumah dalam satu komplek angkanya menjadi Rp 6 juta per bulan. ”Itu baru satu komplek, berapa komplek perumahan yang ada di Kota Depok, apa ga gede, kemana duit itu ? Untuk apa duit itu,” kata dia mencoba menghitung.

Salah satu pengurus RW di kawasan Bedahan Kecamatan Sawangan mengatakan, sebagai bendahara RW dia menyetor iuran sampah warga sebesar Rp 3,6 juta per bulan ke rekening DLHK. Padahal di komplek itu ada 4 RW, sehingga satu komplek perumahan itu menyetor ke rekening DLHK sebesar Rp 14 jutaan.

Truk sampah sering telat datang dengan alasan truknya rusak, sehingga harus menjalani perawatan.

Tidak ada truk pengganti karena jumlah armada angkutan sampah di Kota Depok terbatas. ”Ya, truk sering rusak karena sudah tua. Kalau rusak harus diperbaiki dan tidak ada truk pengganti,” kata seorang petugas kebersihan yang biasa datang mengambil sampah warga perumahan.

Iuran sampah warga yang dipungut setiap bulan oleh pengurus lingkungan RT/RW kemudian disetor ke rekening DLHK menjadi sorotan warga. Apalagi jumlah perumahan di Kota Depok semakin banyak.

Antoni seorang warga perumahan di Bedahan mengatakan dengan besaran iuran yang ditarik DKLH seharusnya tidak ada alasan armada angkutan terbatas. Tidak ada alasan armada rusak karena anggaran yang diterima DLHK dari iuran warga sangat besar setiap bulan

”Persoalannya, kemana uang sampah iuran warga itu. Apakah masuk ke kas daerah menjadi pendapatan daerah,patut dipertanyakan,” kata Antoni.

Tapi karena dana itu disetor bendahara RW ke rekening DLHK, antoni tidak yakin iuran sampah itu masuk ke kas daerah sebagai pendapatan bukan pajak.

Antoni pernah mendapatkan data tentang jumlah perumahan di Kota Depok yang mencapai 520 perumahan. Data itu menurut dia bukan data baru karena sudah dipegang sejak sebelum Covid-19. Data itu, kata dia, data resmi yang dikeluarkan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok.

Dari data itu kelihatan jumlah perumahan di Kecamatan Beji ada 45 perumahan, Bojongsari 19 perumahan, Cilodong 48 perumahan, Cimanggis 61 perumahan, Cinere 45 perumahan, Cipayung 20 perumahan, Limo 49 perumahan, Pancoran Mas 75 perumahan, Sawangan 75 perumahan, Sukmajaya 31 perumahan dan Tapos 52 perumahan. ”Saya yakin angka itu sekarang jauh lebih besar,” kata dia.

Antoni kemudian membuat simulasi, dengan 520 jumlah komplek perumahan, rata-rata satu perumahan punya 2 RW dengan rata-rata setoran Rp 2 juta per bulan, maka terkumpul dana Rp 2 miliar lebih per bulan. Kalau setahun mencapai Rp 24 miliar.

”Ini angka yang besar. Kalau dana itu dikelola dengan baik, tidak ada alasan DLHK kekurangan armada, apalagi ada truk yang mogok karena rusak, karena dana yang dikumpulkan dari warga sangat besar,” kata Antoni.

Dia kemudian menghitung kalau harga satu unit truk sampah Rp350 juta sampai Rp400 jutaan per unit, maka dalam satu tahun DLHK bisa menambah 50 unit mobil truk sampah.

”Oke lah tidak semua dibelanjakan untuk pembelian mobil. Penambahan 10 unit saja per tahun sudah bagus. Sisa uangnya saya tidak tahu deh,” kata pensiunan pejabat DKI Jakarta itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok Ety Suryahati ketika dihubungi DEPOKRAYANEWS.COM meminta masalah itu ditanyakan kepada Kepala Bidang Kebersihan.

Sedangkan Sekretaris DLHK Ridwan dua kali berjanji untuk bertemu memberikan penjelasan masalah itu, tapi sampai berita ini diturunkan, belum memberikan keterangan apa-apa.(ril/red)

1

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed