by

Secara Fisik Serapan Anggaran Dinas PUPR Kota Depok Capai 87 Persen

Depokrayanews.com- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianty memberikan penjelasan soal rendahnya serapan anggaran belanja langsung tahun 2021 yang disampaikan hanya 68,63 persen. Angka serapan ini paling rendah dibanding semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

”Sebenarnya capaian Dinas PUPR secara fisik 87 persen. Tapi secara administrasi keuangan memang 68,63 persen,” kata Citra kepada depokrayanews.com, Rabu 5 Januari 2022. Menurut dia, rendahnya pencapaian administrasi itu, karena ada kendala pada pencairan anggaran untuk sejumlah kegiatan.

”Jadi ada kendala pada pencairan anggaran. Tapi akan diselesaikan pada pergeseran anggaran pada bulan Januari ini,” kata Citra. Kalau itu yang terjadi, maka posisi Dinas PUPR bukan yang paling rendah dalam realisasi penyerapan anggaran, tapi berada di tengah, antara lima perangkat daerah tertinggi dan lima perangkat daerah terendah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Walikota Depok mengumumkan ada 5 perangkat daerah (PD) di Pemerintah Kota Depok yang mencatat realisasi serapan anggaran belanja langsung tahun 2021 di atas 92 persen.

Kelima PD dengan serapan di atas 92 persen itu adalah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dengan serapan 95,7 persen, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) sebesar 94,38 persen, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 94,15 persen, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 92,89 persen dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 92,78 persen.

Di sisi lain diumumkan pula PD dengan realisasi serapan anggaran terendah, di bawah 85 persen yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya 68,63 persen. Kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) 78,98 persen, Kecamatan Sawangan 79 persen, Kecamatan Cinere 80,53 persen dan Kecamatan Cipayung 82 persen.

“Saya minta realisasi anggaran ini dievaluasi. Saya yakin pasti banyak faktor, bukan unsur kesengajaan, yang kadang-kadang juga kerena aturan pemerintah. Tetapi saya perlu laporan tertulis untuk bahan evaluasi ke depan agar realisasi anggaran dapat ditingkatkan sesuai dengan perencanaan kita sampai kepada output dan outcome-nya,” kata Idris. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *