DEPOKRAYANEWS.COM– BPJS Kota Depok terus berupaya meningkatkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk bisa mencapai target Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95 persen. Hingga akhir Mei 2023, jumlah peserta JKN di Kota Depok mencapai 1.791.621 orang, atau sekitar 94,19 persen dari jumlah penduduk Kota Depok.
”Artinya, tinggal sedikit lagi bagi Kota Depok untuk bisa mencapai UHC,” kata Kepala BPJS Kota Depok, Else Theresia pada acara media gathering di Depok, Senin 26 Juni 2023.
Saat ini, BPJS Kesehatan Kota Depok berada di peringkat 14 dari 27 kabupaten/kota yang di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten/kota yang berada di peringkat satu sampai 13 semuanya sudah UHC.
Else menyebut, kepesertaan BPJS Kesehatan terbagi dalam 4 kelompok yaitu kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI APBN) dan PBI APBD.
Dari 1.971.621 peserta JKN, terbesar dari kelompok PPU yakni mencapai 772.087, atau sekitar 40.59 persen. Kemudian dari kelompok PBPU sebanyak 452.674 atau sekitar 23, 80 persen. Dari PBI APBN sebanyak 256.773 atau sekitar 13,5 persen. Kemudian PBI APBD hampir sama yakni 255.635 atau sekitar 13,44 persen dan dari kelompok BP sebanyak 54.454 atau sekitar 2,86 persen.
Menurut Else, untuk mencapai target UHC, BPJS Kota Depok telah melakukan berbagai upaya termasuk melakukan pemetaan, dan penyisiran sehingga diketahui di wilayah mana kepesertaan yang sudah mencapai 95 persen atau lebih. Dan daerah mana yang masih perlu dorongan peningkatan.
Terhadap daerah-daerah yang masih perlu peningkatan, BPJS Kesehatan melakukan advokasi untuk mendorong masyarakat memahami pentingnya jaminan kesehatan, sehingga bersedia menjadi peserta JKN. Else mengakui masih ada masyarakat yang belum menyadari pentingnya JKN sebagai perlindungan kesehatan bagi dirinya sendiri dan keluarganya.
”Mereka merasa sehat-sehat saja, sehingga tidak perlu ada perlindungan diri dengan JKN. Padahal sakit itu bisa datang tiba-tiba, kapan saja, meskipun semua kita berdoa untuk selalu diberi kesehatan. Begitu sakit, dan menghabiskan biaya yang sangat besar baru menyadari perlu ada JKN,” kata Else.
”Banyak orang yang sakit tiba-tiba jadi miskin, karena harus menjual asetnya untuk biaya berobat. Tapi kalau menjadi peserta JKN, Inya Allah itu tidak akan terjadi, karena semua biaya berobat ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” tambah Else.
Sebagian lagi tidak mau menjadi peserta JKN karena merasa sudah memiliki asuransi kesehatan dari perusahaan swasta. Tapi asuransi swasta ada batas maksimal jaminan. Berbeda dengan JKN, tidak ada plafon, masyarakat bisa berobat kapan saja dengan sakit apa saja, asal mengikuti prosedur yang ada.
Else menggambarkan betapa mahalnya biaya pengobatan. Untuk cuci darah saja misalnya, kata Else, membutuhkan anggaran Rp 8 juta per bulan. Angka itu belum termasuk biaya dokter, obat dan sebagainya. Penyakit jatung, lebih mahal lagi, bisa menghabiskan dana sampai Rp 120 juta. ”Padahal iuran BPJS Kesehatan hanya Rp 150 ribu per bulan untuk kelas satu,” kata Else melukiskan manfaat JKN.
Dia mengimbau agar masyarakat yang belum menjadi peserta JKN, untuk segera bergabung, karena manfaat menjadi peserta JKN, jauh lebih besar dari nilai iuran yang dibayarkan setiap bulan. ”Prinsip program JKN ini adalah gotong royong, membantu orang yang membutuhkan. Saat kita butuh, juga dibantu oleh orang lain,” kata Else yang baru beberapa bulan menjadi kepala cabang di Kota Depok.
Terkait adanya kabar bahwa pasien peserta JKN mendapat pelayanan nomor dua di fasilitas kesehatan (faskes), menurut Else, itu tidak benar dan tidak boleh terjadi. ”Sekarang sebagian besar pendapatan rumah sakit dari peserta JKN. Masa menomorduakan peserta JKN,” tegas Else.(ril)
Comment