Depokrayanews.com- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok melayani rekomendasi pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD itu diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Depok, Tri Redjeki Handayani mengatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan KIS PBI ABPD itu.
Saat ini ada 2 jalur pembuatan rekomendasi KIS PBI yakni, tanpa verifikasi jika pemohon sudah masuk ke data terpadu. Jika belum, pemohon harus diverifikasi dahulu oleh petugas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
”Masyarakat dapat mengurus pembuatan reomendasi KIS PBI APBD di kelurahan yang telah ada Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) atau bisa langsung ke loket pelayanan Dinas Sosial di Dibaleka 2 Lantai 1,” kata Tri Redjeki.
Kantor pelayanan Dinsos buka pukul 08.00- 15.00 WIB. Setiap harinya hanya melayani kurang lebih 50 pemohon KIS PBI APBD. “Rekomendasi KIS PBI APBD akan diserahkan ke Dinas Kesehatan, nanti kartu KIS-nya akan didistribusikan ke Puskesmas masing-masin,” kata Tri.
Tri menyebut ada 9 syarat yang harus dipenuhi untuk bisa membuat rekomendasi KIS PBI:
1. Membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan yang ditujukan untuk membuat KIS APBD.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
3. Fotokopi e-KTP suami dan istri, ditambah kartu KIS yang ada dan dijadikan 1 lembar.
4. Membuat surat pernyataan prasejahtera yang bermeterai 6000.
5. Tim Dinsos Kota Depok akan melakukan verifikasi. Dalam proses ini tidak dapat diwakili, kecuali lansia dan penyandang disabilitas.
6. Pemohon melampirkan fotokopi semua jenis kartu seperti KIS/KKS/KIP/PKH/SJB Bansos.
7. Semua berkas harus dibuat rangkap 3.
8. Berkas tidak boleh ada coretan dan kotor.
9. Harus melampirkan Akta Kelahiran dan untuk di atas 17 tahun harus melampirkan e-KTP.
(ril)
Comment