Tag Archives: Irfan Qadarusman

BPJS Kesehatan Perkuat Sistem Program Rujuk Balik

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Depok,  Irfan Qadarusman

DepokRayanews.xom – BPJS Kesehatan mulai tahun ini akan memperkuat sistem Program Rujuk Balik (PRB) yang sudah diperkenalkan sejak tahun lalu. Bahkan tahun ini, BPJS Kesehatan menargetkan 17.865 peserta JKN-KIS mengikuti program itu “Tahun ini kita targetkan peserta PRB mencapai 17.865 peserta,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Depok, Irfan Qadarusman dalam acara ngopi bareng media di Depok. Kamis (14/2/2019). Menurut ...

Read More »

Masya Allah, 204 Ribu Warga Depok Nunggak Iuran BPJS Kesehatan. Nilainya Capai Rp 94 Miliar

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok, Irfan Qadarusman.

DepokRayanews.com- Sampai akhir Tahun 2018, jumlah warga Kota Depok yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan mencapai 204 ribu orang dengan nilai tunggakan sebesar Rp 94 miliar lebih. Jumlah ini jauh meningkat dibanding data bulan Oktober 2018. Ketika itu nilai tunggakan baru mencapai Rp 90 miliar. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Depok, Irfan Qadarusman mengajak masyarakat agar segera melunasi tunggakan dan ...

Read More »

BPJS Kesehatan Perpanjang Kerjasama dengan Rumah Sakit yang Belum Terakreditasi

Kepala BPJS Kesehatan Depok Irfan Qadarusman didampingi sejumlah kepala bidang memberikan keterangan kepada wartawan.

DepokRayanews.com – Kementerian Kesehatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, telah menyepakati perpanjangan kerjasama dengan sejumlah rumah sakit yang belum terakreditasi, termasuk satu di Cinere Depok. Hal itu dilakukan agar rumah sakit tetap dapat memberikan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan syarat. “Syaratnya, rumah sakit yang belum terakreditasi tersebut harus segera mengurus dan memenuhi ...

Read More »

Akreditasi Rumah Sakit Jadi Syarat Wajib Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Irfan Qadarusman Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Depok.

DepokRayanews.com– Fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi karena merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. ...

Read More »

Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS

Kepala BPJS Kesehatan Kota Depok,Irfan Qadarusman (tengah) foto bersama dengan wartawan.

DepokRayanews.com– Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 yang dikeluarkan di penghujung Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tidak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok, Irfan Qadarusman menerangkan, Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Secara ...

Read More »

JKN-KIS Kini Mudah, Praktis dan Efektif

Pelayanan JKN-KIS kini makin mudah dengan JKN Mobile.

DepokRayanews.com –  Dunia sedang mengalami fase less effort but more benefit. Dimana segala sesuatu dikerjakan dengan metode yang lebih simple namun keuntungan yang didapat setara atau bahkan lebih besar dari metode konvensional yang biasa digunakan. Pertumbuhan teknologi yang pesat, persaingan yang ketat dan kebutuhan manusia yang beragam ditambah semakin sedikitnya waktu yang dapat digunakan, membuat banyak orang mencari cara untuk mempermudah ...

Read More »

Atasi Keluhan Terkait Rujukan, BPJS Kesehatan Kembangkan Sistem Rujukan Online

BPJS Kesehatan mengembangkan sistem rujukan online untuk mengatasi keluhan peserta.

DepokRayanews.com- Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Faktanya dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS, penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan ini mengalami beberapa permasalahan ...

Read More »

Lembaga Zakat akan Bayar Tunggakan Iuran Peserta JKN-KIS di Kota Depok

Lembaga zakat di Depok sepakat untuk membantu membayar tunggakan iuran peserta JKN-KIS di Depok.

DepokRayanews.com- Kehadiran Program JKN-KIS telah memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik. Faktanya, memasuki tahun ke lima sejak dicanangkan pada 1 Januari 2014, Program JKN-KIS terus dilanda permasalahan dimana pembiayaan pelayanan kesehatan lebih besar daripada pembayaran iuran peserta. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan terus berupaya menjaga suistainibilitas Program JKN-KIS. Kepala BPJS Kesehatan Cabang ...

Read More »

Pelayanan Menjadi Lebih Praktis dengan Sistem Rujukan Online

BPJS Kesehatan menyediakan sistem rujukan online untuk memudahkan peserta mendapatkan pelayanan.

DepokRayanews.com- BPJS Kesehatan sebagai pengelola Program JKN-KIS terus berupaya agar Program JKN-KIS berjalan dengan optimal, sehingga peserta JKN-KIS dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada peserta JKN-KIS dan mengatasi permasalahan yang selama ini timbul terkait sistem rujukan, BPJS Kesehatan mengembangkan sistem rujukan online. Sistem rujukan online merupakan proses rujukan berjenjang yang dilakukan melalui sistem digital. Sistem ...

Read More »

Himbau Peserta Segera Bayar Tunggakan

BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat membayar iuan kepesertaan JKN-KIS, jangan sampai menunggak.

DepokRayanews.com- Optimalisasi penyelenggaraan Program JKN-KIS terus diupayakan oleh Pemerintah. Berbagai upaya terus ditempuh untuk memastikan agar program strategis nasional tersebut tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Memasuki akhir tahun 2018, Pemerintah memperbaharui peraturan tentang jaminan kesehatan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan tersebut merupakan perubahan keempat dari Peraturan Presiden Nomor ...

Read More »