DepokRayanews.com- Sisa Lebih penggunaan anggaran (Silpa) Kota Depok yang terus terjadi setiap tahun dalam jumlah besar mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri.
“Walikota Depok haru menyikapi persoalan Silpa ini secara serius, jangan dianggap biasa-biasa saja, apalagi dianggap enteng,” kata Tajudin kepada depokrayanews.com, Kamis (29/3/2018)
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam 5 tahun terakhir Silpa Kota Depok sangat besar. Tahun 2013 misalnya mencapai Rp 587 miliar, Tahun 2014 sebesar Rp 756 miliar, Tahun 2015 sebesar Rp 1,05 triliun, Tahun 2016 sebesar Rp 600 miliar dan Tahun 2017 sebesar Rp 545 miliar.
Menurut Tajudin idealnya, Silpa itu hanya sekitar 10 persen dari APBD. Tapi yang terjadi di Depok dalam 5 tahun terakhir berkisar antara 35-45 persen.
Karena itu Tajudin meminta agar walikota bersikap dan bertindak. “Walikota harus mengambil langkah-langkah yang tegas untuk menyikapi fenomena ini supaya tidak terjadi lagi tahun depan. Panggil OPD terkait, pelajari kenapa Silpa itu terjadi, jangan dianggap biasa-biasa saja,” kata Bendahara DPD Partai Golkar Kota Depok itu.
Tajudin khawatir kalau tidak ada langkah-langkah yang dilakukan walikota, Silpa besar itu akan terjadi lagi tahun depan. Padahal pada pidato pertama Mohammad Idris sebagai walikota berjanji akan menekan Silpa sekecil mungkin.
“Tapi buktinya 2 tahun menjadi walikota, Silpanya masih besar. Hanya turun dari Rp 600 miliar ke Rp 545 miliar, tidak signifikan, ” kata anggota Komisi C itu.
Secara garis besar menurut Tajudin, Silpa itu terjadi karena gagal lelang dan lambatnya pelaksanaan kegiatan.
“Mestinya begitu APBD ketuk palu, segera laksanakan. Ya, paling lambat 1 bulan setelah ketuk palu, sudah harus jalan, ” kata dia.
Menurut Tajudin, Silpa adalah persoalan perencanaan dan manajemen pekerjaan.
“Saya sudah berkali-kali mengingatkan, mewanti-wanti jangan sampai terjadi Silpa yang yang besar lagi, tapi nyatanya terjadi dan terjadi lagi. Ini ada apa, pelajari persoalannya, cari solusinya.” kata dia.
Besarnya Silpa, kata dia, adalah cermin bagaimana mengelola sebuah pemerintahan. Cermin dari sebuah perencanaan dan manajemen pengelolaan. (red)
Comment