DepokRayanews.com- Kabinet Indonesia Maju (KIM) banyak menampilkan wajah baru. Di antaranya mantan Kapolri Tito Karnavian yang diangkat menjadi Mendagri menggantikan Tjahjo Kumolo yang terkesan “kalem”. Ketika Mendagri baru itu “mengancam” akan memelototi APBD Pemprov se Indonesia, spontan Gubernur Anies Baswedan sisir RAPBD 2020 sampai Rp 6 triliun. Ada apa ini?
Tanggal 23 Oktober lalu KIM dilantik dan banyak menampilkan wajah-wajah baru, sementara sejumlah menteri yang biasa-biasa saja prestasinya, jika tak mau disebut gagal, masih juga dipertahankan Jokowi. Tapi mau bagaimana lagi, asal pakai tameng “hak prerogratif”, apapun keberatan publik titah presiden tak bisa diganggu gugat.
Menteri parpol seperti Siti Nurbaya (Nasdem), Yasona Laoly (PDIP), Cahyo Kumolo (PDIP) publik menilai raportnya merah. Tapi ketika kembali disodorkan partai ke Jokowi, kok diterima juga. Padahal selama 5 tahun kerja, di era Menkumham Yasona masih ditemukan napi klayapan di luar, napi bisnis narkoba dari LP. Begitu juga Menteri LHK Siti Nurbaya, di eranya karhutla susul menyusul dari berbagai pulau.
Apa lagi Mendagri Cahyo Kumolo, banyak aturan kementrian yang dieyeli Gubernur DKI Anies Baswedan, jadi tak bergigi. Misalnya soal gaji TGUPP. Mestinya dari dana operasional gubernur, tapi ketikaAnies masukkan ke APBD, Mendagri diem. Begitu jumlah personalnya yang satu RW, begitu tegurannnya tak digubris, Cahyo Kumolo membiarkan saja. Terakhir soal gubernur ke LN melulu, begitu didebat hanya bilang, “nggak masalah.”
Sampailah kemudian pergantian kabinet itu. Cahyo Kumolo yang “kalem” itu digeser jadi Menpan-RB, dan Mendagrinya mantan Kapolri, Tito Karnavian. Begitu serah terima jabatan Mendagri baru itu “mengancam” akan memeriksa semua APBD setiap provinsi, dari Aceh sampai Papua.
Jika dilihat secaras geografis, Pemprov DKI akan menjadi jangkauan pertama. Gubernur Anies cepat tanggap. Jika jaman Cahjo Kumolo dia bisa tenang-tenang saja, soalnya asal dieyeli dan dingototi, Mendagri pasti mengalah. Tapi yang Mendagri sekarang? Ibarat kuliner, lompia Semarang memang beda dengan empek-empek Palembang.
Maka Gubernur Anies pun segera memangkas RAPBD 2020 yang jumlahnya Rp 95,99 triliun itu. Begitu dipangkas lagi seperti potongan rambut, angkanya dipotong sebanyak Rp 6,55 triliun sehingga tinggal Rp 89,44 triliun. Jika pinjam istilah Orde Baru, Pemprov DKI terpaksa mengencangkan ikat pinggang.
Sebetulnya, jika mau lebih hemat RABD-nya, rampingkan saja TGUPP yang personalnya orang sekampung itu. Mematuhi aturan Mendagri, jumlahnya cukup 15 orang, dan gajinya diambil dari dana operasional gubernur. Tapi sayang, kan? (poskota)
Comment