Depokrayanews.com- Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo (HTA) miris melihat beberapa UPTD Puskesmas di Kota Depok membuat poster digital, meminta bantuan warga untuk menyumbang Alat Pelindung Diri (APD), masker dan hand sanitizer.
Sebab, anggaran tanggap darurat untuk Virus Corona atau Covid-19 sudah disetujui oleh DPRD Depok sebesar Rp 75 miliar. Tapi sampai saat ini belum ada aksi nyata secara signifikan yang dilakukan dari Pemerintah Kota Depok.
“Ada apa nih Pemkot Depok? Dana tanggap darurat Covid-19 mana. Puskesmas belum mendapatkan APD, gugus tugas seperti Damkar dan penanggulangan bencana peralatannya sangat memprihatinkan. Baju khusus pelindung diri juga tidak ada. Uang 75 Miliar dikemanain?,” kata HTA kepada wartawan di Depok, Sabtu 28 Maret 2020.
Handrik juga mempertanyakan personel yang ada di gugus tugas penanganan covid-19, terutama Kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Dadang Wihana, yang menjadi ketuanya.
“Gugus tugas aja itu salah penempatan orangnya. Masa Kadishub yang jadi ketuanya. Kenapa bukan Sekda (Yang juga seorang dokter), atau Kadinkes yang paham soal penanganan medis,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok itu.
Menurut Hendrik, ketika menyusun tim Gugus Tugas Penanganan covid-19, Walikota Depok Mohammad Idris masih berfikir politis, bukan taktis.
”Jadi Walikota jangan hanya pasang imbauan di spanduk di sepanjang jalan, yang hanya terpampang foto dirinya besar, namun tulisan pencegahan covid-19 kecil saja. Kalau sekelas walikota hanya bisa mejeng-mejeng di spanduk, ya sama aja. Orang lain juga bisa, gak perlu jadi walikota. Masyarakat butuh aksi bukan mau lihat foto walikota di mana-mana gak jelas tujuannya,” kata Hendrik. (ris/WD))
Comment