Depokrayanews.com- Walikota Depok Mohammad Idris mengeluh kesulitan mencari lahan kosong untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) karena sebagian besar lahan kosong yang ada di Kota Depok dikuasai Pemerintah Pusat.
“Sebagian besar lahan kosong yang ada di Depok dikuasai pemerintah pusat, kewenangannya ada di pusat. Kami tidak bisa menganggarkan itu jadi RTH,” kata Idris di hadapan amggota Forum Komunitas Hijau (FKH) di Setu Pengasinan Sawangan, Minggu (29/01/17).
Idris menyebut ada lahan seluas 600 hektar di Tapos. Tapi Pemkot Depok tidak bisa berbuat apa-apa di lahan itu, karena diambilalih oleh kementerian.
“Ini PR kami ke depan, bagaimana cara mengambilalih kembali kepemilikannya, sehingga lahan kosong itu bisa dijadikan RTH,” kata Idris yang sudah hampir satu tahun menjadi walikota.
Sementara itu, Koordinator FKH Heri Syaefudin mengatakan, pihaknya sengaja mengundang Wali Kota Depok agar seluruh aspirasi penggiat lingkungan dan masyarakat dapat langsung didengar serta ditindaklanjuti.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan, termasuk ikut menjaga keberadaan setu.
“Kami konsen pada RTH agar keberadaannya dapat dirasakan masyarakat Kota Depok. Kami juga mengajak seluruh elemen untuk terlibat melestarikan, serta menjaga lingkungan agar tetap asri,” kata
Heri. (ril)
Comment