DepokRayanews.com- Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia meluncurkan indeks kota layak huni di Indonesia. Ada 7 kota di Indonesia yang dinilai sebagai kota yang layak huni. Kemudian ada 10 kota yang tidak layak huni, termasuk Kota Depok.
Indeks itu disusun berdasarkan hasil survei yang digelar di 26 kota dan 19 provinsi. Masing-masing kota diwakili oleh 100 hingga 200 warga yang menetap di kota tersebut.
Lalu bagaimana hasilnya? Berikut kota-kota yang paling layak huni dan kota-kota paling tidak layak huni menurut hasil survei tersebut:
Ketua Kompartemen Livable City IAP Elkana Catur mengatakan Solo terpilih menjadi kota yang memiliki nilai paling tinggi dan konsisten menjadi kota yang layak huni bagi warganya.
Berdasarkan data kota layak huni, pada tahun 2017 index kota layak huni Solo mencapai 66,9 persen meskipun angka tersebut turun dari semula 69,38 persen pada 2014.
Selain Solo, ada enam kota lain yang masuk ke dalam top tien city, yakni kota dengan nilai index livability di atas rata-rata.
Inilah 7 Kota yang paling layak huni:
Solo (66,9)
Palembang (66,6 persen).
Balikpapan (65,8).
Denpasar (65,5 persen).
Semarang (65,4 persen).
Tangerang Selatan (65,4 persen).
Banjarmasin (65,1 persen).
“Solo dan Balikpapan adalah kota yang konsisten sebagai Top Cities. Kota Solo adalah kota yang memiliki index tertinggi disusul dengan Balikpapan dan kota lainnya,” kata Elkana.
Selain kota-kota layak huni, survei juga menunjukkan 10 kota yang dinilai tidak layak huni oleh warganya sendiri. Inilah hasilnya:
Pontianak (62,0 persen).
Depok (61,8 persen).
Mataram (61,6 persen).
Tangerang (61,1 persen).
Banda Aceh (60,9 persen).
Pekanbaru (57,8 persen).
Samarinda (56,9 persen.
Bandar Lampung (56,4 persen).
Medan (56,2 persen).
Makassar (55,7 persen).
“Pontianak dan Medan konsisten menempati urutan bawah. Makassar kota metropolitan dan perekonomian makin maju ternyata malah menurun,” kata Elkana.
Adapun lima aspek terbawah yang paling dirasa kurang oleh masyarakat adalah ketersiadaan transportasi, keselamatan, pengelolaan air kotor dan drainase, fasilitas pejalan kaki, serta informasi pembangunan dan partisipasi masyarakat.
“Sekarang ini sebenarnya banyak warga berharap bisa dilibatkan lebih luas dalam proses pembangunan, ini perlu diperhatikan,” kata dia. (idn)
Comment