DEPOKRAYANEWS.COM- Kejadian yang memalukan terulang kembali di Gedung DPRD Kota Depok, pada Kamis 15 Juni 2023. Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) terpaksa diskor gara-gara banyak anggota dewan yang bolos, sehingga tidak kuorum.
Rapat paripurna itu dimulai pukul 14.45 WIB. Namun rapat terpaksa diskors selama satu jam karena anggota dewan yang hadir tidak mencapai kuorum. Padahal rapat itu dihadiri Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri dan sejumlah organisasi perangkat daefltah (OPD) dan perwakilan Forum Pimpinan Daerah Kota Depok.
“Berdasarkan data presensi, anggota dewan yang hadir baru 30 orang dari total 50 orang. Kita membutuhkan 4 orang lagi agar rapat mencapai kuorum sesuai tata tertib,” kata Ketua DPRD Kota Depok HTM Yusufsyah Putra saat membuka sidang di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis 15 Juni 2023.
Putra kemudian meminta pendapat dari setiap fraksi apakah rapat dilanjutkan secara hybrid (online dan offline) atau diskors hingga kuorum.
Empat fraksi yakni Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Golkar dan Fraksi PDIP setuju dengan rapat hybrid. Anggota yang tidak hadir secara fisik bisa mengikuti secara online.
Namun sejumlah fraksi lainnya seperti Fraksi Partai Demokrat-PPP, Fraksi PAN, Fraksi PKB-PSI tidak setuju dengan sistem itu. Akhirnya sempat terjadi perdebatan panas antara Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman dan Ketua Fraksi Demokrat-Pembangunan Edy Sitorus.
“Saya pikir ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kita jangan mencari alasan seolah-olah ada aturan yang bisa kita buat agar rapat ini berjalan. Dalam rapat ini kita akan mengambil suatu keputusan. Karena itu, rapat ini kita tunda dulu kalau memang faktanya tidak kuorum,” kata Edy Sitorus.
Sementara Ikravany Hilman meminta agar rapat dilanjutkan dengan catatan empat anggota lainnya yang tidak hadir di ruang sidang bisa mengikuti secara virtual.
“Sudah ada preseden sebelumnya bahwa kita bisa melakukan kegiatan rapat paripurna secara virtual saat Covid-19. Jadi saya pikir rapat tetap bisa dilanjutkan dengan empat anggota lainnya mengikuti secara virtual agar kuorum,” kata Ikra.
Menaggapi perdebatan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari kemudian meminta agar rapat paripurna mengikuti tata tertib dan kode etik anggota DPRD.
“Teman-teman, kita harus kembali ke tata tertib. Ini adalah kali kedua rapat paripurna kita tidak capai kuorum. Bahkan rapat pernah ditunda cukup lama sampai dilaksanakan secara virtual. Saya pikir kali ini tidak ada toleransi lagi. Kita harus kembali ke tata tertib,” kata politisi Gerindra itu.
Usulan Yeti didukung oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) Qonita Lutfiyah. “Saya setuju dengan Bu Yeti bahwa kita tidak bisa menabrak aturan yang telah kita buat. Saya dari Badan Kehormatan menginginkan agar kita sesuai dengan tata tertib saja,” kata tokoh PPP Kota Depok itu.
Melihat pro kontra yang makin alot, pimpinan sidang memutuskan untuk menskors rapat paripurna selama satu jam hingga mencapai kuorum. Sidang diskors pada pukul 15.25 WIB dan baru dicabut pada pukul 17.00 WIB saat jumlah anggota sudah mencapai kuorum. Rapat paripurna akhirnya bisa terlaksana dengan lancar hingga selesai pada pukul 18.30 WIB.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang digelar pada Jumat 28 April 2023 sempat diskor karena banyak anggota dewan yang bolos. Kejadian itu menjadi sorotan banyak pihak, karena Rapat Paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada 13.30 WIB itu, baru dimulai pukul 14.30 WIB.
Saat baru dibuka, Ketua Pimpinan Rapat Paripurna HTM Yusufsyah Putra menunda jalannya sidang selama kurang lebih dua jam karena yang hadir hanya 25 anggota. Padahal ageda ketika itu sangat penting yakni membahas LKPJ Wali Koya Depok. (ril)
Comment