by

Revisi UU Pilkada Batal Disahkan, Pendaftaran Bacalon Kepala Daerah Mengacu pada Putusan MK

DEPOKRAYANEWS.COM- DPR RI dipastikan batal mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Pilkada menjadi UU yang dijadwalkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis 22 Agustus 2024.

“Pengesahan revisi UU Pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan,” kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad lewat akun media sosial X, Kamis 22 Agustus 2024 sore.

“Oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada pada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan Judicial Review MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu

Pernyataan Dasco muncul usai Partai Buruh dan berbagai kelompok sipil melancarkan demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2024.

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan ‘peringatan darurat Indonesia’ yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.

Badan Legislatif (Baleg) DPR menyepakati revisi UU Pilkada dalam rapat pada Selasa. RUU itu disetujui delapan dari sembilan fraksi di DPR. Hanya PDIP yang menolak.

Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam.

Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu.

Pengesahan RUU Pilkada mulanya digadang-gadang akan dilakukan hari ini. Namun, agenda itu dibatalkan karena tak memenuhi kuorum.(mad/cnn)

1

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *