DepokRayanews.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp 390 juta untuk beberapa orang yang menulis pidato gubernur, makalah, dan kertas kerja.
Pengajuan anggaran itu tertuang dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta tahun 2020 yang diajukan oleh Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif mengatakan rancangan anggaran itu masih wajar. Menurutnya jika ingin disebut boros, maka harus ada pembanding program yang sama dengan anggaran lebih murah.
“Kita cek di Kepala daerah yang lain, ini kan di biro KDH, kalau ingin mengatakan boros pembandingnya apa?” kata Syarif kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Dalam draf KUA-PPAS, terdapat kejanggalan soal jumlah tenaga ahli yang akan dibayar. Tertulis pada dokumen itu orang yang akan diupah jumlahnya adalah 6,5.
Menurut Syarif, hal itu hanyalah sekadar kesalahan ketik. Ia meyakini jumlah sebenarnya adalah enam atau lima orang.
“Salah ketik menurut saya sih, salah ketik, kalau 6 ya 6, kalau 65 juga enggak mungkin 65 menyusun pidato 65 orang tar pikirannya beda – beda lagi, hari ini yang nyusun lain, besok lain, jadi menurut saya itu kalau ada ketikan 6,5 saya duga itu kesalahan ketik,” kata dia, (mad/suara)
Comment