Habiskan Dana Kampanye Ratusan Miliar, Pilkada DKI Termahal di Indonesia

Sebarkan :

 
Pilkada DKI diperkirakan akan menjadi termahal di Indonesia karena butuh dana kampanye ratusan miliar.

Pilkada DKI diperkirakan akan menjadi termahal di Indonesia karena butuh dana kampanye ratusan miliar.

Depokrayanews.com- Pilkada Gubernur DKI diperkirakan akan menjadi pesta demokrasi tingkat provinsi/kabupaten/kota termahal di Indonesia

Kenapa tidak, pilkada ini diperkirakan akan menghabiskan dana kampanye satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sampai Rp 100 miliar.

“Biaya kampanye Pilkada DKI diperkirakan bisa mencapai Rp 100 miliar,” kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani di Jakarta, Senin (26/9/2016).

Menurut Asrul. biaya sebesar itu dibutuhkan satu pasangan calon (paslon) bukan untuk politik uang, melainkan untuk iklan politik di media masa.

Tapi Asrul tidak menyangkal bila dana sebesar itu juga habis banyak untuk membayar para buzzer yakni pengguna media sosial dengan pengikut ribuan atau lebih.

“Berbeda dengan di daerah, di Jakarta politik uang untuk mempengaruhi pilihan orang tidak
berlaku. Di Jakarta yang terpenting mengarahkan persepsi orang untuk memilih,” kata Arsul.

Menurut Asrul, masyarakat Jakarta merupakan tipe pemilih rasional, sehingga mereka tak bisa dipengaruhi dengan politik uang. Masyarakat Jakarta perlu diyakinkan bila pasangan calon yang dikampanyekan mampu menjawab permasalahan. (mad)


Redaksi Depokrayanews.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : evand212@yahoo.com via wa/SMS : 0878-8351-8091.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Mendagri: Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Tidak akan Ditunda

Depokrayanews.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tidak akan ditunda meski kasus Covid-19 terus meningkat. Tapi pemerintah akan mengatur penyelenggaraan pilkada lebih ...