DEPOKRAYANEWS.COM– Dua fraksi di DPR yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat meminta pemerintah untuk menunda pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.
Sementara, sembilan fraksi lainnya menyetujui pemerintah melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Mayoritas berpandangan pembangunan tersebut bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal yang urgent. Dia menilai anggaran pembangunannya tahun depan sebaiknya dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti bantuan bagi masyarakat miskin yang bisa mendorong pemulihan daya beli.
“Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya,” kata dia dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN TA 2024, Selasa 23 Mei 2023.
Pandangan yang sama juga disampaikan Anggota DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah. Menurut dia, yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. Apalagi saat ini, kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko.
“Anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil,” kata Aulia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan dokumen KEM PPKF kepada pimpinan DPR RI. Dalam dokumen tersebut, pemerintah sangat optimis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 – 5,7 persen tahun depan. Hal ini sejalan dengan perekonomian yang konsisten pulih dari tekanan pandemi covid-19.
“Saat ini ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan kuartal I-2023 pada level 5,03 persen yang menunjukkan bahwa resilient perekonomian Indonesia sangat baik,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna, Jumat 19 Mei 2023 lalu. (mad)
Comment