DepokRayanews.com- Penyelenggaraan program JKN-KIS telah memasuki tahun kelima sejak dicanangkan pada 1 Januari 2014.
Perkembangan disemua lini dilakukan oleh BPJS Kesehatan demi memastikan program JKN-KIS dapat berjalan dengan optimal.
Salah satunya dengan mengembangkan sistem pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan demi memastikan peserta JKN-KIS mendapat pelayanan yang terbaik.
Hal ini tak terlepas dari cita-cita penyelenggaraan program JKN-KIS yang ditujukan untuk akses kepada masyarakat agar memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Kepala Bidang penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Depok, Reza Rahman mengatakan bahwa saat ini diterapkan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
” Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan,” kata Reza,
Reza mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan secara berkala melakukan penilaian terhadap pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan.
Hasil rata-rata penilaian pencapaian indikator komitmen pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama selama 3 (tiga) bulan akan menjadi dasar pembayaran kapitasi selama 3 (tiga) bulan berikutnya, sehingga rata-rata penilaian pada bulan 1, 2, dan 3 digunakan untuk membayar kapitasi pada bulan 4, 5, dan 6.
Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama kepada peserta JKN-KIS.
“Terdapat beberapa indikator yang menjadi penilaian diantaranya angka kontak fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan peserta,” kata Reza.
Angka kontak ini penting sebagai bentuk kontrol fasilitas kesehatan terhadap peserta. Jadi tidak hanya peserta yang datang berobat saja, namun fasilitas kesehatan memperhatikan semua peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatannya. Sehingga diharapkan terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Selanjutnya adalah rasio rujukan rawat jalan non spesialistik. Jadi rasio rujukan rawat jalan non spesialistik ini akan menunjukkan seberapa banyak kasus non spesialistik yang dirujuk padahal seharusnya dapat tuntas di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Jadi di sini kami mengharapkan fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat mengoptimalkan pelayanannya. Sesuai regulasi terdapat 144 diagnosa yang seharusnya dapat tuntas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Terakhir yaitu rasio peserta prolanis yang rutin berkunjung,” kata Reza.
Prolanis merupakan sistem pelayanan kesehatan dengan pendekatan promotif dan preventif yang dikembangkan BPJS Kesehatan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Terdapat 2 (dua) jenis penyakit yang dikelola dalam kegiatan prolanis yaitu Diabetes Mellitus dan Hipertensi.
“Melalui kegiatan prolanis tersebut kami mengajak peserta untuk mengelola kesehatannya dengan baik dengan membudayakan pola hidup sehat melalui peningkatan aktifitas fisik, sehingga kualitas hidupnya bisa tetap optimal,” ujar Reza.
Reza mengharapkan dengan diberlakukannya sistem pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan, maka seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu pelayanannya, sehingga penyelenggaraan program JKN-KIS berjalan dengan optimal dan terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (DT/mr).
Comment