PPDB Sukses, Masyarakat Dukung Komitmen Walikota Depok

Sebarkan :

 
Ketua BMPS Acep Azhari, Ketua Dewan Pendidikan Hafidz Nasir dan Ketua PGRI Depok Syamsudin mengawal langsung pelakanaan PPDB.

Ketua BMPS Acep Azhari, Ketua Dewan Pendidikan Hafidz Nasir dan Ketua PGRI Depok Syamsudin mengawal langsung pelakanaan PPDB.

Depokrayanews.com- Tekad Walikota Depok Muhammad Idris agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2016/2016 berjalan sukses dan tertib tanpa ada gaduh-gaduh seperti tahun-tahun akhinya menjadi kenyataan. PPDB bisa berjalan bersih dan tenang. Walikota Depok Muhammad Idris pun puas dengan hasil itu. ”PPDB berjalan sukses,” kata Walikota Depok, Muhammad Idris kepada depokrayanews.com, Kamis (11/8/2016) malam.

Suksenya pelaksanaan PPDB itu mendapat respon positif dari masyarakat, termasuk dari kalangan sekolah swasta dengan harapan kondisi seperti itu bisa dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Pihak sekolah swasta tahun lalu juga ikut gaduh, karena PPDB dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tapi tahun ini, tidak demikian.

“Hasil pengawasan dan pengawalan BMPS terhadap pelaksanaan PPDB Kota Depok, kami simpulkan pelaksanaan PPDB di Depok tahun ini berjalan baik dan sukses,” kata Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS0 Kota Depok, Acep Azhari kepada depokrayanews.com.

Menurut Acep, sejak awal BMPS sudah melakukan pengawasan dan pen gawalan terhadap PPDB, karena tahun-tahun sebelumnya banyak sekali terjadi hal-hal yang diluar dugaan. Ada siswa yang sudah masuk di sekolah swasta, tiba-tiba pindah ke sekolah negeri, karena masih dibuka peluang meskipun masa pendaftaran ulang hasil PPDB sudah selesai.

‘’Wah, tahun lalu banyak pengelola sekolah swasta berteriak, siswanya banyak yang keluar, dan pindah ke sekolah negeri, karena dibukanya sekolah-sekolah filial. Tapi tahun ini kebijakan itu sudah tidak ada lagi,’’ kata Acep. Yang mengawasi PPDB itu tidak hanya BMPS, tapi ada juga pengurus PGRI dan Dewan Pendidikan Kota Depok.

Hafid Nasir, Ketua Dewan Pendidikan juga mengaku puas dengan pelaksanaan PPDB tahun ini. ‘’Proses PPDB tahun ini berjalan dengan baik dan suskes,’’ kata Hafid Nasir. Ketua PGRI Syamsudin juga menyatakan rasa puasnya dengan pelaksanaan PPDB tahun ini. ‘’Saya cek langsung ke lapangan. Hasilnya jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya, kata Syamsudin.

Meskipun ada riak-riak yang muncul setelah tahun ajaran dimulai sehabis lebaran lalu, itu karena dampak dari ketatnya pelaksanaan PPDB dibanding tahun lalu, sehingga banyak anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Sebagian dari anak-anak itu kemudian masuk ke sekolah swasta. Akibatnya jumlah siswa di sekolah swasta meningkat. ‘’Kenaikan jumlah siswa di sekolah swasta tahun ajaran ini rata-rata mencapai 20 persen,’’ kata Acep yang punya beberapa sekolah swasta di Depok dan kota lain.

Keberhasilan pelaksanaan PPDB tahun ini, tidak terlepas instruksi Walikota Depok Muhammad Idris yang meminta PPDB berjalan sukses, tertib dan rapi dan tidak ada kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik PPDB tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
“PPDB tak boleh dikomersialkan. Kami menginstruksikan pengawas dinas pendidikan, kepala SD, SMP, SMA, dan SMK untuk tidak melakukan pelanggaran dalam penerimaan murid baru,” tegas walikota sebelum PPDB dimulai.

”Jangan ada lagi titip menitip siswa dan jangan pernah ada pungli di sekolah. Saksi tegas dan pidana bagi yang melanggar. Untuk masyarakat saya imbau jangan mencoba-coba berikan sesuatu dalam bentuk apapun ke pihak sekolah karena itu perbuatan pidana,” kata walikota.

Walikota pun kemudian membuat rambu-rambu yang jelas supaya peluang-peluang untuk bermain itu tidak ada lagi. Misalnya menghapus kebijakan yang melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ketika mendaftar. Yang berlaku adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

SKTM itu selama ini menjadi gimmik yang luar biasa. SKTM itu bisa keluar dalam seketika, supaya anaknya bisa diterima melalui jalur siswa tidak mampu atau miskim. Orang kayapun rela tiba-tiba mendapat keterangan tidak mampu, yang penting anaknya bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Setiap sekolah menyediakan 20 persen kursinya untuk anak miskin.

Untuk menindaklanjuti instruksi walikota itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Herry Pansila kemudian mengumpulkan semua kepala sekolah untuk membuat surat pernyataan atau Pakta Integritas PPDB Bersih. Secara simbolis, penandatanganan Pakta Integritas itu dilakukan sejumlah perwakilan kepala sekolah di Hotel Bumi Wiyata yang dihadiri Walikota Depok, Muhammad Idris.

Isi Pakta Integritas itu antara lain kesanggupan para kepala sekolah untuk proaktif dalam upaya pemberantasn korupsi, kolusi dan nbepotisme (KKN) di kalangan institusi pendidikan. ‘’Ini merupakan komitmen kami bekerjasama dengan Ombudsman RI untuk ikut mendampingi agar aparat sipil negara (ASN) tidak melakukan penyimpangan publik atau yang sering disebut dengan maladministrasi yang banyak terjadi saat PPDB, seperti pemberian hibah atau pungutan,’’ kata Herry Pansila.

Agar penandatanganan Pakta Integritas itu tidak sekedar seremonial, tapi harus diyakini ASN harus bersih dari segala kemungkinan korupsi atau menerima gratifikasi, sehingga tercipta pelayanan yang tulus dan bekerja dengan nyaman. ‘’Kami ingin semangat memajukan pendidikan di Kota Depok dan meningkatkan kinerja pelayanan publik,’’ kata Herry. Menurut Herry, pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan kapan perlu ada yang mendampingi dalam pengawasan pelaksanaan PPDB.

Langkah tegas Walikota Depok Muhammad Idris dan upaya perbaikan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Depok mendapat apresiasi dari masyarakat. ‘’Saya melihat PPDB tahun ini jauh lebih baik,’’ kata Mirna Suhaimi, seorang ibu yang tengah menunggu anaknya di SMP Negeri 19 Depok.

Menurut Mirna, langkah tegas yang dilakukan walikota dengan menghapus SKTM dan membuat Pakta Integritas sebuah terobosan baru yang penuh tantangan. ‘’Walikota memang harus berani seperti itu demi perbaikan kualitas pendidikan di Kota Depok,’’ kata Mirna.

Dukungan serupa juga diberikan Amir Tadjudin. Warga Tapos itu merasakan hiruk pikuk PPDB tahun ini tidak seperti tahun lalu. ‘’Kalau pun ada riak-riak sedikit itu, biasa, karena ada yang tidak puas. Selama ini mereka bebas bermain, titip menitip calon siswa dengan imbalan uang yang besar, sekarang tidak bisa,’’ kata Amir.

Amir mengakui, pelaksanaan PPDB tidak 100 persen bersih, tapi sudah jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya yang selalu mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok. ‘’Dulu banyak sekali yang bermain, tidak hanya LSM, wartawan, organisasi kepemudaan, tapi juga anggota dewan dan aparat keamanan,’’ kata dia. Menurut dia, praktek-praktek seperti itu mencoreng dunia pendidikan Indonesia. ” Mari kita dukung langkah tegas Walikota Depok Muhammad Idris, agar PPDB berjalan baik, lancar dan sukses,’’ kata Amir. (adi)

Perwakilan kepala sekolah ketika menandatangani Pakta Integritas PPDB disaksikan Walikota Depok.

Perwakilan kepala sekolah ketika menandatangani Pakta Integritas PPDB disaksikan Walikota Depok.

Walikota Depok Muhammad Idris bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila foto bersama dengan perwakilan kepala sekolah usai membahas PPDB.

Walikota Depok Muhammad Idris bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila foto bersama dengan perwakilan kepala sekolah usai membahas PPDB.

Sosialisasi PPDB  online dilaksanakan di banyak tempat, termasuk di warnet.

Sosialisasi PPDB online dilaksanakan di banyak tempat, termasuk di warnet.


Redaksi Depokrayanews.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : evand212@yahoo.com via wa/SMS : 0878-8351-8091.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Mulai Tahun Depan Surat Tanda Terima Setoran PBB Tidak Diterbitkan Lagi

Depokrayanews.com- Mulai tahun depan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok tidak akan menerbitkan lagi Surat ...