Depokrayanews.com- Pengurus Pusat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Widodo) di Istana Negara, Kamis (16/10/2017p.
Pertemuan yang dihadiri sejumlah menteri perekonomian itu berlangsung sekitar 3,5 jam.
Salah satu yang dibahas adalah pembagian proyek yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Rencananya, jika proyek tersebut hanya berkisar di Rp 50-100 miliar, maka pengerjaanya harus dilakukan oleh perusahaan yang ada di daerah tersebut.
“Dan itu bentuknya tidak di bundle (gabung). Kalau proyek di bundle nanti pasti lebih dari Rp 100 miliar, dan itu terjadi di banyak daerah,” kata Ketua Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani usai melakukan pertemuan.
Dengan sistem itu, maka pihak swasta bisa ikut serta dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur yang kemudin akan berdampak dalam peningkatan lapangan kerja.
Regulasi pembagian proyek dianggap penting sehingga kerjasama antara pemerintah dan swasta bisa berjalan secara baik.
Di sisi lain, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Kadin memberikan masukan agar perusahaan-perusahaan yang merupakan “cucu atau cicit” dari BUMN yang tidak sesuai dengan bisnis inti perusahaan tersebut asetnya bisa dilepas ke perusahaan swasta. Pelepasan ini bisa dihitung secara transparan dan terbuka.
Rosan menegaskan, perusahaan nasional di luar BUMN dipastikan sanggup memiliki dan mengembangkan aset perusahaan tersebut. Sebab, perusahaan nasional ini bukanlah perusahaan baru.
“Sehingga hasilnya juga jelas sehingg resiko juga terukur. Dari segi keuangan juga akan lebih terbuka,” ujarnya.
Menurut Rosan, Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno menyambut baik dan terbuka mengenai keinginan Kadin tersebut. Keterbukaan kerjasama ini diharap bisa memacu pembangunan dan perbaikan ekonomi ke depan.(red/rol)
Comment